Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Supriyono, yang mengamati perjalanan pendidikan di Jember, menjelaskan, penutupan SD inpres bermula sekitar 15 tahun lalu. Di samping adanya program KB, secara alamiah jumlah anak-anak di daerah pelosok juga menurun. Kondisi ini berdampak pada jumlah anak sekolah yang juga menurun.
Selain itu, penutupan SD inpres juga tak luput dari banyaknya kompetitor yang lebih berkualitas. Misalnya sekolah swasta. Apalagi, belakangan ini masyarakat mulai mengalihkan minatnya dari SD inpres milik pemerintah ke sekolah swasta yang merupakan milik yayasan. "Ini merupakan faktor alami di mana masyarakat ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan sekolah swasta menjawab kebutuhan masyarakat itu. Akhirnya, satu per satu mereka mulai beralih ke sekolah swasta," katanya.
Saat terjadi peralihan minat, secara otomatis siswa di SD inpres pun mulai berguguran. Karenanya, saat sekolah kehilangan siswanya, akhirnya menyatukan sisa siswa yang ada untuk mengenyam pendidikan di sekolah lain yang terdekat. Masyarakat juga menilai, sistem pendidikan di SD inpres masih kalah jauh dibanding sistem pendidikan di sekolah swasta. Inilah yang membuat masyarakat rela membayar mahal demi menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta yang dianggap menjamin masa depannya.
"Pemerataan pendidikan itu tugas pemerintah. Namun, di sini pemerintah harus melihat apakah lembaga pendidikan yang dibangun sudah sesuai standar atau belum. Sedangkan saingannya sangat cepat dan hebat dalam berinovasi membuat sistem pendidikan," imbuhnya.
Dia menyebut, persaingan menjadi faktor utama dalam penutupan SD inpres. Siapa yang tidak bisa bertarung, maka mereka akan mati. Inilah yang menjadi fenomena bahwa sumber daya guru, khususnya yang bertugas di SD inpres, tidak terbiasa untuk berkompetisi. "Dalam hal ini, bukan hanya salah lingkungan, tapi juga dilihat dari gurunya. Misal, pelayanan kepada wali siswa kurang maksimal, jam sekolah tidak disiplin. Siapa pun wali murid, kalau sekolah seperti itu, tidak akan mau menyekolahkan anaknya di sana," ucapnya.
Langkah yang bisa diambil pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan salah satunya dengan adanya kebijakan sekolah gratis 12 tahun. "Ini harusnya menjadi tanggungan pemerintah. Pendidikan diposisikan sebagai hak dasar, menjadi hal yang harus dipenuhi. Ini yang masih menjadi problem hingga saat ini," urainya.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya guru, pemerintah juga harus memberikan dukungan berupa insentif kepada para guru. Agar mereka menggunakan insentif tersebut untuk mengikuti pelatihan atau diklat guru. Dengan demikian, mereka mampu bersaing dengan guru swasta dan menaikkan standar sekolah milik pemerintah. "Kita harus menjemput bola. Mendukung guru untuk upgrade skill. Dukungan ini bisa berbentuk insentif agar guru mengikuti pelatihan atau diklat," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember Nurhasan menganggap, penutupan SD inpres tak lepas dari adanya persaingan dengan sekolah swasta. Kemudian, juga faktor lainnya bisa disebabkan oleh minimnya dukungan orang tua yang tinggal di daerah pelosok terhadap pentingnya pendidikan. Artinya, kemungkinan ditutupnya SD inpres ini didasari oleh dua faktor yang berlawanan.
"Ada orang tua yang berani bayar mahal demi mendapatkan pendidikan yang baik untuk anaknya. Atau, ada juga orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah akibat lokasi sekolahnya jauh, karena SD inpres sudah digabung dengan sekolah lain," tanggapnya.
Langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi dua masalah tersebut tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Misal menyediakan transportasi atau akses khusus bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Kemudian, juga mendorong para guru agar tidak hanya mendidik siswanya, namun juga mengedukasi wali siswa agar mereka lebih sadar akan pentingnya pendidikan.
"Tugas ini bukan hanya menjadi tugas Dinas Pendidikan, ini tugas bersama. Pemerintah harus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Begitu juga dengan guru, mereka juga punya kewajiban menyadarkan wali murid agar terus mengutamakan pendidikan. Terutama yang agak sulit di daerah pegunungan," pungkasnya.
Reporter : Delfi Nihayah
Fotografer : Delfi Nihayah
Editor : Mahrus Sholih Editor : Ivona