RADAR JEMBER - Eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap alasan pengunduran dirinya karena sudah tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Ahok saat menjadi saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ahok mengatakan, ia menuntaskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 sebelum mundur, dengan catatan sistem pengadaan baru yang diklaim bisa menghemat 46 persen.
Ia juga menyebut kewenangan komisaris terbatas karena pengangkatan direksi kerap di-bypass.
Ahok mengaku sempat meminta jabatan Dirut agar bisa membenahi Pertamina, namun ditolak.
Dalam kesaksiannya, Ahok juga mengungkap upayanya mendorong transparansi pengadaan melalui sistem e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ia menyebut model tersebut pernah ia terapkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dan dinilai mampu menekan pemborosan anggaran.
“Jadi secara prinsip makanya saya kami usulkan kenapa tidak mau supplier hair stock dengan e-katalog LKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu Kepala LKPP ada tiga kali. LKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin LKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta,” tuturnya.
“Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta.” beber dia.
Editor : M. Ainul Budi