RADAR JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penelusuran terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Dugaan tersebut sebelumnya disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan lembaganya tidak akan menunggu laporan datang, melainkan aktif mencari informasi yang relevan.
"Kami tidak menunggu, kami tentu mencari juga informasi,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).
Asep menuturkan bahwa KPK memiliki sumber daya untuk menelusuri dugaan korupsi tersebut. Namun, ia juga membuka ruang bagi Mahfud MD untuk memberikan data pendukung agar proses penelusuran bisa berjalan lebih cepat.
"Silakan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat (pencarian informasi),” tambahnya.
Menurut Asep, tahap awal yang dilakukan lembaganya saat ini adalah mengumpulkan data dan bukti-bukti yang relevan.
“Kami (sedang) mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait,” jelasnya tanpa memerinci lebih jauh.
Sebelumnya, melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkapkan adanya perbedaan mencolok antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan di China.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," ujar Mahfud.
Ia juga mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas lonjakan biaya tersebut.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ucapnya.