RADAR JEMBER - Hotman Paris Hutapea kembali membuat kehebohan di ruang publik. Secara terbuka, Hotman meminta Presiden Prabowo Subianto, untuk menggelar perkara khusus di Istana Negara terkait tudingan miring yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
Dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Hotman pasang badan dan menegaskan bahwa Nadiem sama sekali tidak terlibat dalam pusaran kasus k0rupsi mana pun selama menjabat.
Pembelaan Sengit Hotman Paris untuk Nadiem Makarim
Hotman Paris menyatakan siap mempert4ruhkan reputasinya demi membela integritas pendiri Gojek tersebut. Ia meyakini bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Nadiem adalah kekeliruan besar atau sengaja digulirkan oleh pihak-pihak tertentu.
"Saya minta kepada Pak Prabowo, tolong izinkan gelar perkara terbuka di Istana! Biar semua clear," ujar Hotman dengan nada tinggi di hadapan media.
"Tegas saya katakan: Nadiem Makarim tidak mengambil uang negara satu sen pun! Saya sudah pelajari rinciannya, tidak ada itu aliran dana ileg4l."
Alasan Hotman Minta Gelar Perkara di Istana
Menurut Hotman, langkah ekstr3m ini perlu diambil langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo demi menjaga objektivitas dan mencegah adanya "permainan" di tingkat bawah.
Ada tiga poin utama yang disoroti Hotman mengapa kasus ini harus ditarik ke Istana:
Menghindari P0litisasi Hukum: Hotman menilai rumor yang menyer4ng Nadiem sarat akan muatan p0litik pasca-pergantian kabinet.
Transparansi Publik: Gelar perkara di Istana akan menunjukkan kepada masyarakat secara transparan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Melindungi Citra Inovator Muda: Nadiem dinilai sebagai aset bangsa yang membawa digitalisasi ke dunia pendidikan, sehingga fitn4h k0rupsi dapat merus4k iklim inovasi anak muda di pemerintahan.
Respons pihak istana dan publik
hingga berita ini diturunkan, pihak Prabowo Subianto maupun jajaran staf kepresidenan belum memberikan jawaban resmi terkait tantangan gelar perkara yang diajukan oleh Hotman Paris.
Sementara itu, netizen di media sosial terbelah. Sebagian mendukung aksi berani Hotman untuk membuka tabir kebenaran, namun sebagian lain menilai bahwa urusan hukum seharusnya diselesaikan di pengadilan atau lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung, bukan di Istana Negara.
Editor : M. Ainul Budi