BACA JUGA : 224 Satwa Liar dan Langka dari Sorong Akan Diselundupkan ke Jakarta
Fenomena babebo di Jember cukup mudah ditemui. Misalnya seperti di Jatian, Kaliputih, Rambipuji. Lalu, di Rest Area Jubung, di seberang jalan SPBU Mangli, Kelurahan Mangli, Kaliwates, dan beberapa lainnya menjual secara bebas di pinggir-pinggir jalan.
Bahkan tidak sedikit pula yang memasarkan dan membuka lapak secara daring. Namun, lahirnya kebijakan larangan penjualan pakaian dan baju-baju bekas oleh pemerintah pusat belum lama ini, seketika seperti pukulan telak bagi pengusaha tekstil babebo ini. Mereka terancam kehilangan pemasukan hingga bayang-bayang gulung tikar.
Meski thrifting di Jember terbilang cukup subur, namun sejauh ini belum terlihat ada gelagat dari pemerintah daerah menyikapinya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Jember serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, dianggap dua pihak yang perlu bergerak menindaklanjuti pelarangan oleh pemerintah pusat tersebut. "Fenomena thrifting ini perlu dilihat secara menyeluruh dan dikaji. Tidak bisa sepihak seperti itu," urai Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono saat dikonfirmasi, Minggu (9/4) kemarin.
Kebijakan pelarangan thrifting sendiri tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Meski beleid itu terbit sejak Juni 2022, tapi pemerintah baru menindak tegas dalam beberapa pekan terakhir.
Siswono berpandangan, meski pelarangan thrifting itu disebut-sebut berdampak pada urusan pajak negara, berdampak pada UMKM, dan disebut untuk menjaga penularan penyakit, ia menilai tidaklah demikian. Menurutnya, kalau dirasa berdampak pada perolehan terhadap pajak negara, semestinya pemerintah memberikan penekanan terhadap kinerja Bea Cukai dalam fungsinya sebagai pengawasan terhadap masuknya barang-barang tersebut.
Kemudian, jika dinilai berdampak pada sektor UMKM, Siswono juga kurang sependapat. Sebab, pangsa pasar untuk produk UMKM, baik secara kualitas maupun harga, jelas berbeda dengan kualitas dan harga barang-barang impor. Dan hal itu dinilainya perlu pemakluman.
"Kadang-kadang, masyarakat itu menemukan barang yang branded, tapi harganya selisih. Lebih murah ketimbang produk lokal. Sementara, produk UMKM sendiri walaupun baru, namun harganya cukup mahal, dan itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat," urai Siswono.
Lebih jauh, pelarangan pemerintah itu juga terkesan memojokkan para pengusaha industri tekstil thrifting tersebut. Lebih-lebih karena momennya telah mendekati Lebaran, yang membuat tingkat penjualan baju-baju dipastikan meningkat pesat. "Harusnya ini menjadi masa panen karena mendekati Lebaran. Harapan kami pemda tidak gegabah melakukan tindakan sesuai instruksi pusat," urainya.
Pihaknya juga menyarankan sebaiknya pemerintah daerah mulai lebih menyeriusi pembinaan-pembinaan UMKM dan pelatihan, agar produk lokal betul-betul memiliki kualitas dan mutu. Tentunya, tak kalah penting adalah diimbangi dengan harga agar bisa bersaing. "Sehingga bukan lantas ujuk-ujuk menghentikan, tapi di sini sebenarnya evaluasi untuk pemerintah," paparnya.
Meski sejauh ini pemerintah daerah belum ada gelagat melakukan penindakan, Siswono menyarankan pemerintah daerah hati-hati dalam mengambil sikap. "Diskop dan Disperindag dalam hal ini perlu mengkaji secara menyeluruh. Tidak keburu-buru dan hati-hati dalam mengambil sikap, karena ini pasti memiliki dampak terhadap perekonomian kita di daerah," pintanya. (mau/c2/nur) Editor : Safitri