BONDOWOSO, Radar Jember – Komisi II DPRD Bondowoso mengevaluasi kinerja distribusi barang bersubsidi dalam pembahasan Raperda LKPJ APBD 2025. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) diminta meningkatkan respons dan pengawasan agar persoalan kelangkaan tidak terus berulang.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, mengatakan evaluasi dilakukan setelah adanya sejumlah kendala distribusi pada 2025, terutama BBM dan LPG. Meski dipicu faktor transportasi, ia menilai respons penanganan masih perlu ditingkatkan.
“Kalau dibandingkan daerah lain, respon kita masih perlu dipercepat. Ini yang jadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Bondowoso Minta Diskoperindag Perkuat Pendampingan KDKMP
Menurutnya, kelangkaan LPG menjelang hari besar bahkan terjadi secara berulang setiap tahun. Kondisi tersebut dinilai harus segera dicarikan solusi permanen agar tidak terus membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
“Kalau sudah berulang, berarti harus dievaluasi penyebabnya. Ke depan tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Bondowoso Desak Penanganan Serius Jembatan Koncer: Jangan Tambah Derita Warga
Selain itu, Komisi II juga menyoroti kondisi geografis Kecamatan Ijen yang memiliki keterbatasan akses distribusi BBM. Jarak yang jauh dari titik distribusi resmi dinilai memicu tingginya harga di tingkat pengecer.
“Perlu ada perlakuan khusus. Jangan sampai masyarakat di wilayah atas terus terbebani harga yang lebih mahal,” katanya.
Tohari menyebut, salah satu opsi yang mulai dikaji adalah penambahan titik distribusi seperti pertashop untuk mendekatkan akses energi bagi masyarakat. Pihaknya juga berencana mengundang seluruh pihak terkait guna mencari solusi bersama.
“Setelah pembahasan ini, kami akan panggil pihak terkait termasuk distributor agar ada solusi konkret,” imbuhnya.
Baca Juga: Libur MBG Picu Efek Domino, Omzet Pedagang Buah di Bondowoso Anjlok Drastis
Di sisi lain, Komisi II juga menekankan pentingnya evaluasi program pembinaan dan bantuan UMKM. Diskoperindag diminta memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan usaha.
“Harus dicek. Jangan hanya selesai dibagikan, tapi dilihat apakah ada perkembangan atau tidak,” tandasnya.
Melalui evaluasi ini, Komisi II berharap Diskoperindag mampu memperbaiki sistem distribusi subsidi sekaligus meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, manfaat APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara lebih luas. (faq)
Editor : Faqih Humaini