Radar Ijen – Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso dalam membina Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian Komisi II DPRD.
Sejumlah aspek dinilai masih perlu penguatan agar keberadaan koperasi baru tersebut dapat berjalan optimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, mengatakan pihaknya menerima berbagai aspirasi dari pengurus KDKMP.
Salah satu yang mencuat adalah masih adanya proses administrasi yang belum sepenuhnya tuntas, terutama terkait kejelasan status aset.
Baca Juga: Penggunaan Truk KDKMP di Bondowoso Diawasi Ketat, Harus Sesuai Izin dan Tidak Disalahgunakan
“Memang ada yang sudah jelas, tapi sebagian masih berproses. Ini perlu didorong bersama agar bisa segera selesai sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurutnya, kejelasan aset menjadi hal penting karena berpengaruh pada tahapan administrasi lanjutan. Misalnya, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang membutuhkan kepastian status lahan.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah melalui Diskoperindag untuk terus melakukan pendampingan. Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, Komisi II juga mendorong penguatan pembinaan UMKM. Kukuh menilai, program bantuan dan pelatihan yang selama ini berjalan sudah baik, namun perlu ditingkatkan dari sisi pemantauan perkembangan usaha penerima.
“Ke depan, penting ada data yang lebih lengkap, tidak hanya penerima bantuan, tapi juga perkembangan usahanya. Sehingga intervensi bisa lebih tepat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan database sekaligus pembaruan klasifikasi UMKM juga diperlukan agar program yang dijalankan Diskoperindag semakin efektif. Dengan begitu, bantuan yang diberikan dapat benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
