Radar Ijen – Komisi II DPRD Bondowoso menyoroti distribusi barang bersubsidi dalam pembahasan Raperda LKPJ APBD 2025.
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) diminta memperkuat peran pengawasan dan respons cepat agar tidak berdampak pada pelaku UMKM dan pedagang kecil.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, mengatakan evaluasi dilakukan setelah adanya sejumlah kelangkaan pada 2025, terutama BBM dan LPG. Meski sebagian dipicu kendala distribusi, respon dinilai masih perlu ditingkatkan dibanding daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
“Ini harus jadi evaluasi. Kelangkaan LPG misalnya, hampir rutin terjadi menjelang hari besar. Artinya harus ada langkah antisipasi yang lebih baik,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Bondowoso Minta Diskoperindag Perkuat Pendampingan KDKMP
Menurutnya, stabilitas pasokan sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan pedagang kecil. Ketika distribusi terganggu, biaya produksi meningkat dan berimbas pada daya saing usaha.
“UMKM ini sangat bergantung. Kalau BBM atau LPG sulit, otomatis produksi terganggu dan biaya naik,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti kondisi wilayah tertentu seperti Kecamatan Ijen yang memiliki keterbatasan akses distribusi BBM. Kondisi geografis tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar tidak memicu disparitas harga di tingkat pengecer.
“Perlu solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi agar masyarakat tidak terbebani harga tinggi,” katanya.
Baca Juga: Dibakar Api Asmara: Warga Bondowoso Ini Nekat Lukai Istrinya Gara-gara Cemburu Lihat Inbox Facebook
Di sisi lain, Tohari menegaskan program pemberdayaan UMKM juga harus berjalan seiring dengan perbaikan distribusi. Bantuan alat dan pelatihan yang diberikan pemerintah perlu dipastikan berdampak terhadap peningkatan kapasitas usaha.
“Jangan hanya selesai di pemberian bantuan. Harus dipantau, apakah produksinya meningkat atau tidak,” imbuhnya.
Komisi II berharap Diskoperindag mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan monitoring program. Dengan demikian, stabilitas distribusi dan efektivitas pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (faq)