BONDOWOSO, Radar Jember – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 menjadi sorotan tajam Fraksi Demokrat-PKS DPRD Bondowoso.
Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi, angka SiLPA yang mencapai Rp145,1 miliar dinilai bukan sekadar sisa anggaran, melainkan indikasi serius lemahnya penyerapan program.
Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKS, Ketut Yudi Kartiko, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Sempat Terkendala Server, OSN Bondowoso Dipastikan Lanjut, DPRD Soroti Fasilitas Minim
Sebaliknya, tingginya SiLPA justru menunjukkan banyak program yang tidak berjalan sesuai rencana.
“Di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak, munculnya SiLPA besar ini patut dipertanyakan. Ini bukan efisiensi, tapi tanda ada program yang gagal dieksekusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besarnya SiLPA juga berkorelasi dengan perubahan postur APBD dari yang semula dirancang defisit menjadi surplus.
Pergeseran hingga Rp145 miliar itu dinilai semakin menguatkan dugaan adanya perencanaan yang tidak sinkron dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
Lebih jauh, Fraksi Demokrat-PKS menyoroti fakta bahwa sebagian dana yang mengendap justru berasal dari sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal, di lapangan masih ditemukan layanan dasar yang belum optimal.
“Ini yang menjadi ironi. Dana ada, tapi tidak terserap. Sementara kebutuhan masyarakat, terutama di sektor dasar, masih banyak yang belum terpenuhi,” tegasnya.
Selain itu, kondisi fiskal daerah juga dinilai semakin rentan dengan kosongnya dana cadangan. Tanpa adanya penyangga anggaran, pemerintah daerah dianggap tidak memiliki kesiapan menghadapi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak.
Karena itu, Demokrat-PKS mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Ke depan, APBD harus realistis dan berbasis kemampuan eksekusi. Jangan sampai anggaran besar hanya berhenti di atas kertas,” pungkasnya. (faq)
Editor : Faqih Humaini