JAKARTA, Radar Ijen – Keterbatasan kemampuan fiskal mendorong Pemkab Bondowoso untuk jemput bola ke pemerintah pusat.
Salah satunya dengan mengajukan usulan anggaran hingga Rp300 miliar ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi realistis di tengah kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa daerah tidak bisa hanya bergantung pada sumber pendapatan lokal. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan PAD, termasuk PBB yang hanya sekitar Rp17 miliar per tahun,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Bondowoso Sebut Warning Jadi Alarm Serius Soal Angka Kemiskinan Naik
Dengan total APBD yang berkisar Rp1,86 triliun, ruang fiskal Bondowoso dinilai masih terbatas untuk menggenjot pembangunan secara masif.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif dari pemerintah pusat agar program infrastruktur tetap berjalan optimal.
Salah satu kekuatan yang dimanfaatkan adalah status Bondowoso yang telah mendapat pengakuan UNESCO.
Label tersebut dinilai menjadi nilai tawar penting untuk menarik dukungan anggaran pusat, khususnya dalam pengembangan kawasan berbasis potensi wisata dan geosite.
Dhafir menyebut, peluang itu sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong daerah dengan kapasitas fiskal rendah untuk mengoptimalkan sektor pariwisata.
“Bondowoso sudah diakui UNESCO, ini yang kita dorong sebagai pintu masuk dukungan pusat,” katanya.
Baca Juga: Warga Miskin Bondowoso Meningkat! TKSK Ini Banyak Dapat Keluhan dari Warga Soal Perubahan Desil?
Usulan yang diajukan ke Bappenas disebut dalam bentuk paket program infrastruktur di luar skema rutin seperti DAU, DAK, maupun dana transfer lainnya. Paket tersebut difokuskan untuk memperkuat konektivitas dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap, usulan tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Dengan tambahan anggaran dari pusat, pembangunan infrastruktur di Bondowoso diharapkan bisa dipercepat dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi