BONDOWOSO, Radar Jember – Kenaikan jumlah masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau kelompok sangat miskin di Bondowoso mendapat perhatian serius DPRD.
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, meminta pemerintah kabupaten bersama seluruh stakeholder segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil yang terjadi.
Baca Juga: Lonjakan Desil 1 Picu Status Darurat Sosial, Akademisi Usul Intervensi Cepat 90 Hari
Menurutnya, lonjakan angka kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya dibaca melalui data statistik semata. Diperlukan monitoring langsung agar pemerintah mengetahui secara pasti penyebab meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk kategori paling rentan tersebut.
“Pemkab bersama semua stakeholder harus segera melakukan monitoring dan pendalaman di lapangan. Ini penting agar penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Bondowoso Sebut Warning Jadi Alarm Serius Soal Angka Kemiskinan Naik
Abdul Majid juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program intervensi yang selama ini berjalan.
Bantuan seperti BLT, BPNT, hingga Program Keluarga Harapan (PKH) harus dikaji kembali efektivitas dan efisiensinya dalam menjawab kondisi masyarakat miskin di lapangan.
Ia menegaskan, program bantuan tidak boleh sekadar berjalan secara administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar mampu menekan angka kemiskinan, khususnya pada kelompok desil 1.
Baca Juga: Evaluasi SPPG Wajib Diperkuat, DPRD Bondowoso Dorong Perbaikan dan Refocusing Anggaran
Selain itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja secara terintegrasi. Program pembangunan harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok desil 1 hingga desil 5.
Lebih lanjut, Abdul Majid meminta adanya penguatan koordinasi lintas lembaga, mulai dari BPS, Baperida, Dinas Sosial, hingga OPD terkait lainnya. Validitas data menjadi kunci utama agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari sasaran.
“Harus dipastikan data itu valid. Jika ada indikator yang belum terpenuhi atau tidak sesuai, perlu segera diperbaiki. Jangan sampai kebijakan yang diambil tidak tepat karena data yang kurang akurat,” tegasnya. (faq)
Editor : Faqih Humaini