radar jember - ANGGOTA Komisi IV DPRD Bondowoso, Ali Mansur, menegaskan bahwa kenaikan tersebut menunjukkan sebagian masyarakat yang sebelumnya berada di kelompok rentan kini telah jatuh ke kategori sangat miskin.
“Ini alarm serius. Artinya, bantalan ekonomi masyarakat bawah belum cukup kuat menahan tekanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun secara statistik angka kemiskinan Bondowoso sempat turun menjadi sekitar 12,20 persen, namun indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat miskin semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan.
Baca Juga: Warga Miskin di Bondowoso Malah Bertambah! Tingkat Desil Bisa Berubah Tiba-tiba?
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang perlu dicermati. Di antaranya adalah kemiskinan struktural di wilayah pedesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan nilai tambah rendah.
Pendapatan petani sangat dipengaruhi musim dan fluktuasi harga pasar. Selain itu, validitas data DTSEN/DTSN juga masih menjadi tantangan, karena masih ditemukan keluarga miskin yang belum tersentuh bantuan.
Ali Mansur mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk segera melakukan “Operasi Khusus Desil 1” dengan fokus penanganan pada keluarga sangat miskin.
Pendekatan yang dilakukan harus berbasis data by name by address, disertai pendampingan intensif serta monitoring bulanan oleh pemerintah kecamatan dan desa.
Baca Juga: Dua Bulan Kabur Keluar Jatim, Buronan di Bondowoso Tumbang di Kalikangkung Jawa Tengah
Ia juga menekankan pentingnya integrasi program bantuan dalam satu sistem data kemiskinan daerah. Program seperti PKH, BPNT, bantuan pendidikan, RTLH, BPJS PBI hingga dukungan UMKM harus disatukan agar setiap keluarga miskin mendapatkan paket intervensi yang utuh dan tidak terpisah-pisah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemiskinan desil 1 erat kaitannya dengan rendahnya pendidikan, stunting, dan kondisi kesehatan yang buruk.
Karena itu, anak-anak dari keluarga desil 1 harus dipastikan tidak putus sekolah melalui prioritas beasiswa daerah, serta penguatan program penanganan stunting.
Sebagai bagian dari fungsi legislatif, DPRD berkomitmen mengawal penganggaran agar lebih berpihak pada kelompok desil 1.
“Kami akan memastikan APBD benar-benar fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk mendorong regulasi daerah yang terintegrasi,” tegasnya. Ia berharap, upaya tersebut tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga mampu mengangkat keluarga dari desil 1 menuju desil 2 dan 3 secara berkelanjutan. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi