Janji pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin, yang disampaikan oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, saat kampanye dalam Pilkada beberapa waktu lalu, ditagih oleh puluhan mahasiswa. Bagaimana realisasinya ?
ILHAM WAHYUDI, Dabasah - Radar Ijen
Puluhan mahasiswa itu, berteriak dengan lantang menagih janji politik kepala daerah, saat kampanye beberapa waktu lalu. Mereka tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Raden Bagus Asra Universitas At Taqwa Bondowoso.
Mahasiswa menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret, untuk merealisasikan salah satu janji politik kepala daerah tersebut. Tak hanya eksekutif, mahasiswa juga menyoroti peran legislatif yang dinilai belum cukup kuat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Selain menagih janji dengan melakukan orasi menggunakan pengeras suara. Demonstran juga menggelar teatrikal di hadapan Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menemui mahasiswa di depan kantor bupati, kemarin (12/6). Mereka tak lupa membawa poster yang berisi berbagai tuntutan.
Baca Juga: Antrean Semu Program RANTAS
Koordinator aksi, Rifki Gymnastiar, mengatakan aksi yang mereka lakukan berangkat dari kegelisahan, terhadap minimnya tekanan politik dari DPRD kepada pemerintah daerah, terutama terkait pemenuhan janji kampanye.
Mahasiswa mendesak agar pembebasan PBB tidak hanya menyasar masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga kelompok rentan lainnya, seperti anak yatim yang hidup sendiri, janda yang hidup sendiri, serta masyarakat miskin yang masuk kategori Desil-1.
Baca Juga: Republik Cendol: Gincu di Layar, Debu di Jalanan
"Kalau secara data itu dari dinsos 104.000 sekian, itu dibebaskan seluruh pajak bumi bangunannya oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso," katanya.
Sebelum menggelar aksi, mahasiswa mengaku telah melakukan penelusuran ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan pemerintah daerah.
Dari hasil komunikasi tersebut, mereka memperoleh informasi bahwa program pembebasan PBB belum masuk dalam prioritas yang dijalankan pemerintah.
Dia memastikan, aksi tersebut tidak berhenti begitu saja. Mereka mengaku akan terus mengawal proses penyusunan kebijakan, hingga pembebasan PBB benar-benar terealisasi. "Kami terus follow up," pungkasnya. (bud)
Editor : M. Ainul Budi