radar jember - LONJAKAN harga aspal menjadi pukulan telak bagi agenda perbaikan jalan di Bondowoso. Sejak awal April hingga kini, tender proyek jalan terpaksa diperpanjang sampai tiga kali karena minimnya minat penyedia jasa konstruksi mengikuti lelang.
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Anshori, membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, penyebab utamanya adalah kenaikan harga aspal yang melonjak tajam hingga Rp 700 ribu per ton.
Baca Juga: Piutang PBB Capai Puluhan Miliar, Bapenda Bondowoso Pusing
Sebelumnya, harga aspal masih berada di kisaran Rp 1,7 juta. Kini, angkanya menembus Rp 2,4 juta. Selisih tajam itulah yang membuat banyak penyedia menilai harga satuan proyek sudah tidak realistis. "Di saat itu, mungkin teman-teman penyedia berpikir, 'oh iya ya, ini kok terlalu jauh'. Mereka akhirnya enggan untuk ikut," jelasnya.
Kenaikan harga tersebut memaksa Dinas BSBK melakukan evaluasi cepat. Tidak sekadar menunggu pasar stabil, pemerintah daerah langsung meninjau ulang harga satuan dengan mengecek ke Asphalt Mixing Plant (AMP) di Jember dan Situbondo.
Langkah review itu dilakukan untuk menyesuaikan pagu dengan realitas harga terbaru sekaligus menyelamatkan proyek agar tetap bisa berjalan. Sebab, Bondowoso berpacu dengan kebutuhan mendesak: 134 titik jalan rusak dengan total target penanganan sekitar 35 kilometer tahun ini. "Jadi, itu semua menjadi prioritas kita," jelasnya.
Baca Juga: Bupati Bondowoso Tekankan Peran Strategis Partai, Muscab PPP Diminta Perkuat Fungsi Aspirasi
Namun, revisi harga membawa konsekuensi serius. Dengan pagu anggaran yang tetap, kenaikan harga material otomatis memangkas volume pekerjaan.
Artinya, target panjang jalan yang semula dihitung dengan asumsi harga normal berpotensi berkurang.
Lokasi dan jumlah titik perbaikan dipastikan tidak berubah. Tetapi, panjang penanganan di tiap ruas sangat mungkin menyesuaikan hasil rekapitulasi ulang. "Itu dampak dari kenaikan harga tersebut," terangnya.
Tekanan fiskal Bondowoso juga kian berat karena seluruh pembiayaan perbaikan jalan tahun ini hanya mengandalkan APBD.
Tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2026 membuat ruang gerak daerah semakin sempit.
Dalam situasi tersebut, Anshori menegaskan pihaknya tidak bisa gegabah.
Selain menjaga prioritas pembangunan, pemerintah juga harus berhitung ketat agar setiap penyesuaian tetap sesuai aturan. "Kami juga hati-hati dari sisi regulasi," pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi