Juru Bicara Badan Anggaran, Tohari, menegaskan rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Tohari menyoroti masih lemahnya dampak program pemerintah.
Ia menyebut sejumlah OPD dinilai hanya berorientasi pada serapan anggaran tanpa memperhatikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Salurkan Ribuan Ton Beras Untuk 162 Ribu Penerima, Sasar Delapan Kecamatan di Bondowoso
“Banyak program hanya selesai secara administratif, tapi impact dan benefitnya belum dirasakan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menemukan pola program yang cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Menurut Tohari, sejumlah kegiatan masih terkesan copy paste tanpa inovasi yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan daerah.
Tak hanya itu, persoalan pengelolaan aset daerah turut menjadi sorotan.
DPRD menilai pemanfaatan aset masih jauh dari optimal, bahkan banyak aset yang tidak tertata dengan baik.
Karena itu, pemerintah daerah didorong segera melakukan penataan, termasuk percepatan penghapusan aset yang tidak lagi digunakan.
Di sektor ekonomi, DPRD juga memberi perhatian serius terhadap kondisi pedagang kecil. Maraknya toko modern dan perdagangan online dinilai semakin menekan usaha tradisional.
DPRD meminta pemerintah hadir dengan solusi konkret agar pelaku usaha kecil tidak semakin terpinggirkan.
Dari sisi penganggaran, DPRD menemukan masih adanya ketidaktepatan perencanaan dan realisasi APBD. Tohari menegaskan perlunya transparansi serta perhitungan yang lebih realistis, termasuk dalam belanja pegawai, infrastruktur, hingga proyeksi defisit anggaran.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.
Rekomendasi juga menyasar hampir seluruh sektor, mulai dari infrastruktur, perumahan, lingkungan hidup, pariwisata, hingga pelayanan publik.
DPRD mendorong adanya peta jalan yang jelas, penguatan data, serta peningkatan kualitas SDM agar program lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui 57 rekomendasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh. Evaluasi ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi