Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

DPR RI Terus Soroti Konflik Lahan di Ijen Bondowoso yang Tak Kunjung Usai

Ilham Wahyudi • Rabu, 15 April 2026 | 17:25 WIB
Anggota Komisi VI Fraksi PKB DPR RI  NASIM KHAN
Anggota Komisi VI Fraksi PKB DPR RI NASIM KHAN

DABASAH, Radar Ijen - Api yang sempat membakar fasilitas di kawasan Ijen bukan sekadar insiden. Ia menjadi penanda konflik lama yang belum menemukan jalan keluar. Persoalan masih sering terjadi di lapangan.

Terbaru satu unit aset PTPN kembali dirusak dan dijarah.

Nama Kaligedang, Ijen, Bondowoso, ikut menggema di ruang rapat DPR RI. Bukan karena keindahan alamnya, melainkan konflik yang belum juga reda.

Baca Juga: Republik Cendol: Gincu di Layar, Debu di Jalanan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyinggung langsung insiden pembakaran fasilitas PTPN di kawasan tersebut. Baginya, peristiwa itu bukan kejadian berdiri sendiri.

Ia melihatnya sebagai puncak dari persoalan agraria yang lama mengendap.

Konflik lahan, tarik-menarik kepentingan, hingga ketidakpastian hukum, semuanya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

“Kalau perjanjian aturan sistemnya sudah ada, sesuai Perpres 5 tahun 2025, tentang penertiban hutan, perkebunan dan semua kawasan hutan sudah jelas,” katanya.

Baca Juga: Antrean Semu Program RANTAS

Nasim menilai, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Terlebih, konflik yang berlarut berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih luas.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil, tanpa menyudutkan pihak mana pun. “Jangan salah pemerintah kabupaten atau masyarakat. Semua sama-sama salah,” ucapnya.

Pendekatan yang diambil, menurutnya, harus mengacu pada regulasi yang berlaku sekaligus mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan. Selama ini, konflik agraria kerap berhenti pada penanganan jangka pendek.

Padahal, akar persoalannya belum benar-benar disentuh.

Karena itu, DPR melalui Panitia Khusus Agraria disebut akan mendorong penyelesaian yang lebih komprehensif. Termasuk menuntaskan persoalan lahan perkebunan yang belum memiliki kepastian hukum.

Bagi Nasim, Kaligedang hanyalah satu contoh dari banyak konflik serupa di berbagai daerah. Namun, peristiwa di Ijen itu menjadi alarm keras, bahwa tata kelola lahan dan perkebunan masih menyimpan persoalan serius. (ham/bud)

 

Editor : M. Ainul Budi
#bondowosi #Ijen #fraksi pkb #Nasim Khan #dpr ri