DABASAH, Radar Ijen - Di balik bentangan jalan kabupaten di Bondowoso, hanya sebagian kecil yang benar-benar mulus.
Sisanya, retak, berlubang, hingga rusak berat. Hal tersebut menjadi potret nyata tantangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
Dari total 1.039,64 kilometer jalan kabupaten di Bondowoso, hanya 17,1 persen yang berada dalam kondisi baik. Selebihnya tersebar dalam berbagai tingkat kerusakan, dari sedang hingga berat.
Baca Juga: ASN Kabupaten Bondowoso Wajib Adaptif Hadapi Tantangan Global
50 persen diantaranya kondisi sedang, rusak ringan 4,90 persen, serta rusak beras mencapai 27 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Fathur Rozi mengatakan, jumlah jalan rusak rusak masih lebih banyak, jika dibandingkan dengan jalan dengan kondisi baik. Meski demikian, Pemkab tak bisa berbuat banyak, akibat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Dia menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat mengalami tekanan, akibat pengurangan dana transfer ke daerah. Salah satunya, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak tersedia pada tahun ini.
Baca Juga: Banjir Luapi Pemukiman Warga Mumbulsari, Pemkab Jember Desak Pemprov Segera Keruk Sungai
"DAK kita tahun ini hanya dialokasikan untuk sanitasi dan penurunan stunting sebesar Rp 1,2 miliar," jelasnya.
Tanpa suntikan DAK fisik, beban pembangunan praktis bertumpu pada kemampuan anggaran daerah. Di tengah keterbatasan itu, pemerintah tetap mencoba bergerak.
Sebanyak 134 titik jalan akan diperbaiki di 23 kecamatan dengan total panjang 31,46 kilometer.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menjelaskan, berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2024 lalu, masyarakat menganggap pemerintah kabupaten bekerja, jika melakukan beberapa aksi nyata.
Urutan teratas dari persepsi tersebut adalah capaian di bidang infrastruktur.
Namun, melihat kondisi Bondowoso saat ini, ia menjelaskan bahwa daerah tidak akan mampu, menyelesaikan masalah jalan secara menyeluruh dalam waktu 5 tahun.
Bahkan, berdasarkan perhitungan kemampuan anggaran sebelum efisiensi pun, target infrastruktur tersebut sulit tercapai dalam periode tersebut.
"Setelah adanya pemotongan anggaran, perbaikan hanya bisa mencakup sekitar 35 km," pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi