RADAR JEMBER - Komisi IV DPRD Bondowoso melakukan evaluasi terhadap kinerja sektor kesehatan tahun anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada kesiapan Puskesmas dalam menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Evaluasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan kesehatan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan serta sejumlah Puskesmas ,kemarin (16/1).
Kegiatan ini merupakan tahapan awal sebelum DPRD membahas Laporan Keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (LKBPK), khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kinerja sektor kesehatan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Madjid, menyampaikan bahwa evaluasi bertujuan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran hingga akhir Desember 2025.
"ingin memastikan capaian target pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan," katanya.
Menurutnya, DPRD mencermati secara menyeluruh anggaran yang telah direalisasikan maupun yang belum terlaksana, termasuk hambatan yang dihadapi di lapangan.
Fokus pengawasan tidak hanya pada Dinas Kesehatan, tetapi juga pada Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Dari hasil evaluasi awal, Komisi IV mencatat adanya masukan dari Puskesmas terkait keterbatasan dana kapitasi.
Dana tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai, belanja modal, serta operasional, terlebih dalam konteks Puskesmas yang mulai menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD pada APBD 2026.
Abdul Madjid menjelaskan bahwa sejumlah Puskesmas masih memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan.
Ia menilai dana kapitasi harus dikelola secara lebih cermat dan terukur agar seluruh kebutuhan pelayanan dapat terpenuhi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Meski terdapat perbedaan kelas Puskesmas, Komisi IV menegaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan harus tetap optimal.
DPRD berharap penerapan BLUD dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan tanggung jawab Puskesmas, sekaligus mendorong perencanaan anggaran yang lebih selaras serta inovasi layanan untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan operasional.
"Kami harap setiap puskesmas yang masih tempak belum siap harus segera mempersiapkan diri, ini juga menjadi bagian evaluasi utama," pungkasnya. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis