BADEAN, Radar Ijen - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sikap ini disampaikan partai tersebut sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pengambil keputusan utama dalam memilih pemimpin daerah.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad menyatakan bahwa partainya tetap tegak lurus pada kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang menegaskan Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat.
“Kalau kami di daerah tetap tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan DPP PDI Perjuangan. Pilkada itu harus dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya kemarin (8/1)
Menurut Sinung, pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme formal, tetapi merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
Ia menilai perubahan skema pemilihan kepala daerah dapat menjauhkan masyarakat dari hak fundamental mereka untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
Sinung juga mengakui adanya wacana yang diusulkan oleh sejumlah partai politik di tingkat nasional mengenai sistem pemilihan melalui DPRD.
Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menggoyahkan komitmen PDIP di daerah untuk mempertahankan prinsip satu suara rakyat, satu keputusan kepala daerah.
Partai berlambang banteng moncong putih itu melihat bahwa Pilkada langsung bukan hanya soal prosedur, tetapi juga tentang menjaga keterlibatan publik dalam proses politik lokal.
Bagi PDIP Bondowoso, menarik kembali hak memilih rakyat justru berpotensi memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi.
Sikap ini konsisten dengan pernyataan elit PDIP di tingkat pusat yang pernah menilai bahwa proposal pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa memicu kemarahan publik karena hak ini akan diambil lagi oleh elit-elit yang ingin melanggengkan kekuasaannya.
Dengan tegas, PDIP Bondowoso menyatakan posisinya akan terus mempertahankan Pilkada langsung sebagai hak konstitusional masyarakat, sekaligus menutup ruang kompromi terhadap upaya-upaya yang dinilai melemahkan demokrasi lokal.
Ke depan, PDIP berharap agar setiap perubahan kebijakan pilkada tetap berpijak pada aspirasi dan kehendak rakyat. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi