RADAR JEMBER – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah terus menjadi perhatian DPRD Bondowoso.
Efisiensi pengelolaan pendapatan serta penguatan ekonomi rakyat dinilai menjadi fondasi utama agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bondowoso, Tohari, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan melalui sistem yang lebih transparan dan modern.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah digitalisasi pajak hotel dan restoran.
“Dengan sistem digital, potensi kebocoran bisa ditekan dan setiap transaksi tercatat dengan lebih akurat,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan digitalisasi bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Ia menilai, semakin transparan sistem pajak, semakin besar pula partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
“Ini bagian dari upaya membangun kesadaran sekaligus keadilan dalam pemungutan pajak daerah,” katanya.
Selain sektor pajak, DPRD juga menyoroti belum optimalnya kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Tohari menyebut, BPHTB memiliki potensi besar jika dikelola dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala.
“Pengelolaan BPHTB harus diaudit secara rutin agar benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi rakyat, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian serius.
Dengan jumlah pelaku UMKM di Bondowoso yang mencapai sekitar 38 ribu unit, sektor ini disebut sebagai penopang utama ekonomi lokal.
“Kebijakan anggaran harus memberi ruang dan keberpihakan pada pelaku UMKM agar ekonomi tumbuh dari bawah,” ujar Tohari.
Ia juga menyinggung pentingnya percepatan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan Klaster Kopi.
Menurutnya, kopi Bondowoso sudah memiliki nama, namun masih perlu diperkuat dari sisi hilirisasi dan pemasaran.
“Klaster kopi harus dikelola lebih progresif supaya manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan pelaku usaha,” ungkapnya.
Tak kalah penting, DPRD mendorong evaluasi kerja sama pemerintah daerah dengan BUMN seperti PTPN dan Perhutani.
Tohari berharap kontribusi kerja sama tersebut dapat terukur dan berdampak langsung pada pendapatan daerah.
Selain itu, pemanfaatan aset daerah, termasuk tanah bengkok seluas sekitar 38 hektare, diminta diarahkan ke sektor yang produktif.
“Aset daerah jangan sampai menganggur. Harus dikelola secara transparan dan memberi nilai tambah ekonomi,” tandasnya. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis