DABASAH, Radar Ijen - Sektor pariwisata Bondowoso kembali menunjukkan tren positif.
Hingga November 2025, total kunjungan wisata di berbagai destinasi yang dikelola desa, swasta, maupun Pemkab Bondowoso telah mencapai 632 ribu wisatawan, melampaui total kunjungan tahun 2024 yang berada di angka 611 ribu pengunjung.
Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso Yuni Dwi Sri Handayani mengatakan, kenaikan ini terjadi secara merata di semua kategori wisata.
TWA Kawah Ijen masih menjadi primadona, tempat tersebut menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan.
“Data yang ada baru November, tetapi kunjungan sudah 632 ribu. Artinya peningkatannya cukup signifikan,” ujarnya.
Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga menunjukkan kenaikan drastis. Dari total 45.124 wisman pada akhir tahun lalu, kini angka tersebut telah mencapai 59.810 wisman per November.
Menurut Yuni, peningkatan ini sangat dipengaruhi status Ijen sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, yang membuat Bondowoso semakin dikenal di kancah internasional.
“Dampaknya besar sekali untuk kunjungan mancanegara,” tuturnya.
Dari seluruh destinasi, Kawah Ijen masih menjadi magnet utama wisatawan. Disusul Teduh Glamping yang kini naik daun setelah dikelola desa.
Selain itu, kehadiran JIT Wisata dan berbagai paket perjalanan juga turut mendongkrak angka kunjungan, termasuk okupansi hotel.
Dari total 42 objek wisata yang tercatat di Bondowoso, hanya 6 destinasi yang memberikan pemasukan langsung ke kas daerah.
Yakni Air Panas Blawan, Kawah Burung, Pemandangan Arak-arak, Air Terjun Tancak Kembar, Batu So’on dan Black Lava Plalangan.
Tiket masuk destinasi lokal dipatok Rp10.000, sementara wisman Rp20.000.
Tarif wisman direncanakan naik menjadi Rp 25.000 pada 2026, saat ini masih dikaji oleh Pemkab Bondowoso.
“PAD kita dari enam destinasi ini hampir Rp 600 juta tahun ini. Tahun sebelumnya sekitar Rp 500–600 juta. Jadi tetap naik,” terangnya.
Dia juga mengatakan, sering terjadi salah persepsi di masyarakat.
Banyaknya kunjungan tidak selalu berbanding lurus dengan PAD karena sebagian besar objek wisata tidak dikelola Pemkab dan tidak bertiket.
“Yang dikelola pemerintah hanya enam, sisanya dikelola desa, swasta, atau merupakan situs terbuka. Jadi kunjungan tinggi bukan berarti PAD besar,” katanya.
Salah satu pembaruan penting adalah seluruh pengelola destinasi (desa, komunitas, swasta) kini wajib melapor harian melalui grup WhatsApp Dispar.
Untuk destinasi pemerintah, transaksi tiket sudah menggunakan sistem digital Bank Jatim sehingga pemasukan dapat dipantau real-time.
“Sekarang setiap hari kita tahu jumlah kunjungan dan pemasukan,” pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi