TENGGARANG, Radar Ijen - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bondowoso menekankan pentingnya sinkronisasi antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Sinkronisasi ini dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas perencanaan fiskal dan mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Kukuh Rahardjo, menegaskan, tanpa perencanaan yang sinkron antara KUA-PPAS dan RAPBD, target PAD sulit dicapai secara optimal.
“Sinkronisasi ini bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut arah kebijakan fiskal daerah secara keseluruhan. KUA-PPAS harus benar-benar menjadi landasan realistis bagi penyusunan RAPBD agar pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.
Fraksi Golkar mendorong Pemkab Bondowoso untuk melakukan review menyeluruh terhadap sumber-sumber PAD, terutama dari sektor pajak, retribusi daerah, dan optimalisasi aset milik daerah.
Kukuh menilai masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal karena lemahnya sistem pengawasan dan belum terintegrasinya data keuangan antar-OPD.
Selain itu, Fraksi Golkar menilai perlu ada digitalisasi sistem pajak dan retribusi guna memperkuat transparansi dan efisiensi.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi cara baru memastikan setiap rupiah potensi pajak bisa tercatat dan disetorkan ke kas daerah secara akurat,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara Bapenda, BPKAD, dan Inspektorat agar kebijakan fiskal berjalan konsisten dengan prinsip akuntabilitas.
Ketidaksinkronan antarinstansi, menurutnya, sering menyebabkan deviasi antara target dan realisasi PAD yang pada akhirnya berdampak pada kinerja program prioritas daerah.
Menutup pandangannya, Kukuh menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen utama untuk mewujudkan visi “Bondowoso Berkah”.
Ia berharap seluruh proses perencanaan keuangan daerah dilakukan secara selektif dan berorientasi pada hasil, dengan memperkuat kemandirian fiskal melalui PAD yang kuat dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus berani keluar dari zona nyaman ketergantungan fiskal. Hanya dengan PAD yang tangguh, Bondowoso bisa berdiri di atas kemampuan sendiri,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi