BONDOWOSO, Radar Jember — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menjadi penggerak utama pemerataan ekonomi rakyat.
Menurutnya, kebijakan baru ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Dalam pidatonya di Multaqa Ulama Nasional 1 di Ponpes Al-Ishlah, Kecamatan Grujugan, Bondowoso, Rabu (5/11/2025), Zulhas menjelaskan bahwa selama 28 tahun reformasi, kekayaan nasional hanya berputar di kalangan terbatas.
“Kebun dia, pasar dia, tanah dia, minyak goreng dia, beras dia. Rakyat cuma jadi penonton,” katanya.
Untuk mengubah kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan Kopdes Merah Putih sebagai lembaga ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan Bulog dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kopdes ini bukan diberi uang, tapi model bisnis. Kalau petani tanam jagung, Kopdes yang beli, disetor ke Bulog dengan harga Rp5.500–Rp6.500 per kilogram,” jelasnya.
Menurutnya, sistem ini akan menciptakan rantai pasok pangan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha kecil.
“Kopdes jadi offtaker. Di situ ada gudang, tempat simpan hasil panen. Ada buah, sayur, telur, ikan. Semua dibeli Kopdes. Jadi ekonomi desa bergerak,” ujarnya.
Zulhas menyebut, model ini juga merupakan bentuk implementasi ekonomi gotong royong yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
“Negara kuat kalau rakyatnya berdaya. Kalau rakyat hanya menerima bantuan, tidak produktif, negara pun lemah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bantuan sosial tetap penting, namun harus disertai pemberdayaan ekonomi.
“Selama 28 tahun bantuan naik terus, tapi rakyat belum maju. Artinya ada yang salah. Kita ubah paradigma dari bantuan menjadi pemberdayaan,” ujarnya tegas.
Program Kopdes Merah Putih, lanjut Zulhas, dirancang untuk menciptakan siklus ekonomi mandiri di tingkat desa.
“Uang berputar di desa, rakyat kerja, hasilnya kembali ke rakyat. Ini bukan teori, ini praktik ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar Indonesia bisa mencapai status negara maju.
“Kita harus tumbuh 6–8 persen agar sejahtera. Tapi pertumbuhan itu harus merata, bukan hanya di kota besar,” ujarnya.
Menutup pidato, Zulhas menyampaikan harapannya agar ulama, pesantren, dan pemerintah bersinergi dalam mengawal kebijakan ini.
“Kalau ekonomi tumbuh dari desa, Indonesia akan berdiri di atas kaki sendiri. Itu cita-cita kemerdekaan yang sebenarnya,” pungkasnya. (faq)
Editor : M. Ainul Budi