radarjember.id - Pemkab Bondowoso bersiap ketat ikat pinggang.
Transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat di APBN 2026 dipastikan terpangkas hingga Rp 60 miliar.
Meski begitu, roda ekonomi diharap tak ikut seret, pemerintah daerah menyiapkan langkah jitu agar inflasi tetap terkendali.
Pemkab Bondowoso harus kembali menyesuaikan napas fiskal.
Tahun 2026, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan turun sekitar Rp 60 miliar.
Pemotongan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang diberlakukan Kementerian Keuangan.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, membenarkan adanya pemangkasan tersebut. “Setelah efisiensi memang terjadi, Kabupaten Bondowoso pada tahun ini kena pemotongan lagi sebesar hampir Rp 60 miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi itu membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih kreatif menjaga stabilitas ekonomi.
Fokusnya, agar penurunan dana pusat tidak menekan daya beli masyarakat.
“Langkahnya dengan pemantauan dan pengendalian pasar, memastikan pasokan stabil, serta menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.
Hamid menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat justru memberi efek positif di tengah pengetatan fiskal.
Program itu menggerakkan rantai ekonomi dari hulu ke hilir.
“Program makan bergizi gratis ini justru berdampak positif terhadap mata rantai pasokan dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menjelaskan, pemangkasan TKD itu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Namun belum dijelaskan rinci apakah pemotongan menyentuh DAU irmak atau non-irmak. “Berkurang Rp 60 miliar,” ujarnya singkat.
Meski demikian, Pemkab memastikan tidak akan gegabah memangkas semua pos. Beberapa sektor tetap akan jadi prioritas.
“Mulai dari biaya air, telepon, listrik, dan perjalanan dinas akan diketatkan. Tapi perbaikan infrastruktur tetap jadi prioritas karena punya efek ganda terhadap ekonomi,” tegasnya.
Selain infrastruktur, program yang menjadi bagian dari visi dan misi bupati dan wakil bupati juga tetap dilanjutkan.
Fathur mengakui, penurunan dana transfer bisa berdampak pada inflasi daerah.
Namun, pihaknya sudah menyiapkan empat strategi pengendalian, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Mau tidak mau, berkurangnya duit berputar otomatis akan berpengaruh. Tapi sekalipun duit banyak, kalau realisasi APBD lambat, dampaknya ya sama saja,” pungkasnya. (ham/fid)
Editor : Adeapryanis