radarjember.id - Upaya penanggulangan krisis air bersih di Kabupaten Bondowoso mendapat tambahan tenaga baru.
Setelah mengajukan usulan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso kini mendapatkan dukungan anggaran dari BPBD Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan distribusi air bersih hingga awal November mendatang.
Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi BPBD Bondowoso, Tugas Riski Bahana, menyampaikan bahwa anggaran provinsi tersebut akan digunakan untuk memperpanjang masa droping air bersih.
Sebelumnya, distribusi hanya bisa dilakukan dengan dana murni dari BPBD Bondowoso sejak 2 Juni hingga 19 Agustus 2025.
“Setelah kita mengajukan tambahan anggaran, Alhamdulillah BPBD Provinsi Jawa Timur turun tangan. Mulai tanggal 21 Agustus hingga awal November, distribusi air bersih akan kembali dilakukan dengan dukungan tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, tambahan anggaran dari provinsi sangat berarti, mengingat kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring meluasnya dampak kekeringan.
Ribuan warga di sejumlah desa sangat bergantung pada bantuan air bersih yang dipasok dari PDAM.
Tanpa dukungan provinsi, kata Tugas Riski, distribusi kemungkinan besar terhenti.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Bondowoso tetap melibatkan unsur kecamatan, Polsek, Koramil, dan perangkat desa.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memastikan distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran.
“Kami berkomitmen agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan,” tambahnya.
Selain mengandalkan bantuan provinsi, BPBD Bondowoso juga mendorong pemerintah desa agar menggunakan dana desa untuk langkah antisipasi bencana. Hal ini dinilai penting, karena anggaran dari BPBD sifatnya hanya darurat dan sementara.
Sementara desa memiliki kewenangan penuh dalam memanfaatkan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Dengan adanya tambahan alokasi dari BPBD Jatim, Bondowoso memiliki peluang lebih besar menjaga ketahanan warganya menghadapi krisis air bersih.
Bantuan ini diharapkan mampu menutup kebutuhan hingga musim hujan tiba, sekaligus menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menghadapi ancaman kekeringan. (mmg3/faq/fid)
Editor : Adeapryanis