BACA JUGA: Hasil Rapat PT Imasco-Bina Marga Jatim Sepakati Pembagian Perbaikan Jalan
Sebagai wakil rakyat, aspirasi dari bawah seharusnya telah menjadi bahasan penting di internal lembaga legislatif tersebut. Apalagi, saat ini telah terjadi ketidaksesuaian harga antara harga pembelian pemerintah (HPP) dengan harga yang ada di petani. Bahkan beras yang masuk ke Kota Tape sudah banyak dari luar daerah. Situasi seperti ini rupanya luput dari perhatian.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso Abdul Majid membenarkan bahwa selama beberapa bulan terakhir ini belum ada pembahasan formal di internal komisi tentang rencana serapan gabah tahun 2023. “Selama dua bulan ini, belum ada rapat koordinasi sama sekali. Terutama soal perekonomian dan perdagangan. Jadi, sampai hari ini Komisi II belum mendapat informasi terkait rencana penyerapan gabah di panen raya 2023. Jadi, saya tidak bisa berkomentar banyak,” terangnya.
Namun demikian, secara normatif dia memberikan dorongan kepada pemerintah agar tetap menyerap gabah ke petani lokal yang ada di Bondowoso. Hal itu juga untuk mengantisipasi impor beras dari luar. “Cuma, saya mendorong pemerintah untuk tidak impor beras. Lebih baik memanfaatkan beras dari wilayah Bondowoso,” tegasnya.
Selanjutnya, Madjid mengaku masih akan melakukan agenda rapat dengar pendapat (RDP) di internal komisi tentang penyerapan gabah. “Kami akan panggil lewat komisi nanti untuk hearing,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Ijen. (mun/c2/dwi) Editor : Safitri