Terus Lakukan Verifikasi DTKS

Safitri • Dipublikasikan Selasa, 24 Januari 2023 | 19:14 WIB
“Kami pastikan, tidak ada aduan warga miskin yang tidak kami tindak lanjuti.”  Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso
“Kami pastikan, tidak ada aduan warga miskin yang tidak kami tindak lanjuti.” Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID - Persoalan kemiskinan tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih, kondisinya di Bondowoso masih terbilang cukup tinggi. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Namun, hal tersebut tentu belum cukup untuk mengatasinya. Mengingat dari tahun ke tahun angka kemiskinan masih saja tinggi.

BACA JUGA : Benarkah Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Solusi Problem Desa?

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso Anisatul Hamidah menyampaikan, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah klasik kemiskinan. Salah satunya dengan terus melakukan verifikasi dan validasi data, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Untuk meminimalisasi data exclusion error dan inclusion error,” katanya.

Selain itu, Anis mengatakan, juga melayani pengaduan masyarakat miskin, dengan empat tracing secara bertahap. Di antaranya kepemilikan administrasi kependudukan yang bersangkutan. Jika belum memiliki, maka akan langsung difasilitasi bersama dinas terkait. “Untuk lansia dan disabilitas disediakan layanan perekaman di lokasi,” tegasnya.

Tracing lainnya yang dilakukan adalah memastikan sudah masuk atau belum ke dalam DTKS. Selanjutnya, apa telah terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan menerima bantuan apa. Langkah tersebut dinilai sebagai panduan untuk memberikan layanan perlindungan dasar kepada masyarakat miskin. “Semuanya membutuhkan proses dan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Dikonfirmasi apakah semua masyarakat miskin di Bondowoso sudah terkaver bantuan, Anis menjelaskan, memang belum semua masyarakat sudah tercatat sebagai penerima bantuan. Mengingat, penentuan para penerima bantuan, baik PKH, BLT, maupun lainnya, dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Data yang diusulkan tersebut juga diinput oleh operator desa. “Kuota penerima kami sesuaikan dengan kuota dari Kemensos,” tegasnya.

Melihat hal tersebut, dia mengaku masih terus mengajukan kepada Kemensos RI, untuk menambah kuota penerima bantuan warga miskin di Bondowoso. Khususnya penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. “Kami pastikan tidak ada aduan warga miskin yang tidak kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (ham/c2/dwi) Editor : Safitri
Bondowoso