BACA JUGA : Tidak Terima Jadi Tersangka Pencabulan, Kiai Fahim Gugat Polres Jember!
Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, secara keseluruhan ada 179 pejabat yang secara resmi dilantik. Mereka terdiri atas eselon tiga, eselon empat, serta jabatan fungsional. Seperti kepala sekolah, penilik, dan kepala puskesmas. Namun, sebagian dari mereka masih berstatus Pj. Hal itu diklaim karena memang kebutuhan Pemkab Bondowoso untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan pemerintahan.
Sugiono Eksantoso, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, menjelaskan, sebelum proses pelantikan berlangsung, seluruh Tim Penilai Kinerja (TPK) BKPSDM Bondowoso sudah berkumpul. Untuk menentukan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemkab Bondowoso. Hal itu membuat beberapa jabatan terpaksa harus diisi Pj. “Kalau dibiarkan kosong, kan ini untuk pelayanan,” katanya.
Dikonfirmasi adanya pejabat promosi yang belum genap dua tahun, Sugiono mengatakan, tidak masalah, karena memang kebutuhan organisasi. Pelantikan kali ini, menurutnya, sudah disepakati oleh anggota TPK. “Aturan yang ada itu kan memang relatif saya kira. Sekali lagi, tergantung kebutuhan organisasi,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga menegaskan, pelantikan yang berlangsung sudah sesuai dengan proses yang ada. Yakni melalui usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD), kemudian dibahas oleh anggota TPK, sebelum akhirnya dikeluarkan surat keputusan (SK) oleh bupati. “Bahkan, tadi lengkap dengan wakil bupati juga. Ketika rapat terakhir penentuan (pelantikan, Red) ini,” ujarnya. (c2/dwi)
ASN Tidak Boleh Buat Kelompok Sendiri
Ratusan pejabat di Bondowoso secara resmi menempati posisi baru. Mereka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerjanya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Agar kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengatakan, mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam pemerintahan. Sebagai salah satu bentuk apresiasi, terhadap pegawai yang sudah mengabdikan diri kepada negara. Oleh sebab itu, para aparatur sipil negara (ASN) yang baru dilantik diharapkan mampu menunjukkan loyalitas dan kesetiaan kepada pimpinan. “Kami, bupati dan wakil bupati, berada dalam satu frame. Sehingga, seluruh ASN Wajib merapatkan barisan,” katanya.
Hal tersebut, menurutnya, bukan tanpa alasan, melainkan untuk mewujudkan visi dan misi dari Pemkab Bondowoso. Karena itu, sikap disiplin, integritas, dan etos kerja menurutnya harus ditingkatkan. Mengingat dalam waktu dekat masa jabatan bupati dan wakil bupati akan segera berakhir, yaitu pada tahun 2023. “Mari bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemajuan Bondowoso,” tegasnya.
Selain itu, Salwa juga mengingatkan para ASN untuk tetap menjaga netralitas saat tahun politik. Sesuai dengan aturan yang sudah ada sebelumnya. Mereka diminta tidak terjebak dalam politik praktis, dengan cara tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu. Sebab, jika terjadi, maka sanksi berat sudah menunggu di depan mata. “Hindari membuat kelompok-kelompok yang berpotensi membuat gaduh, di jajaran pemerintah maupun masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, bupati juga menegaskan para ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso harus menjaga etika dan adab dalam birokrasi. Salah satunya dengan menjaga hubungan baik antara atasan dengan bawahan, atau sesama pimpinan. Mereka diminta untuk terus menunjukan sinergisitas dan soliditas dalam bekerja. “Hal tersebut merupakan salah satu kunci terwujudnya visi dan misi Bondowoso Melesat,” ucapnya.
Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Ijen, dalam pelantikan 179 pejabat itu terlihat Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Bondowoso duduk berdampingan. Itu merupakan hal yang langka, karena dalam beberapa waktu terakhir mereka sangat jarang berada dalam satu forum bersama. (ham/c2/dwi)
Editor : Safitri