Diiming-imingi Jadi Karyawan Dinkes

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 1 Desember 2022 | 22:11 WIB
DIBEBER: Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Bondowoso Maria Visita Kridayani saat berada di kantor kerjanya, kemarin. 
DIBEBER: Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Bondowoso Maria Visita Kridayani saat berada di kantor kerjanya, kemarin. 
KADEMANGAN, Radar Ijen - Beberapa bulan lalu, di Bondowoso sempat viral seorang terduga penipuan dengan jaminan pekerjaan sebagai karyawan di Dinas Kesehatan. Perbuatan itu terungkap saat kepolisian setempat berhasil menangkapnya. Merespons kejadian tersebut, Dinkes Bondowoso mengaku tidak mengetahui tindakan oknum tersebut.

BACA JUGA : Pesisir Puger Juga Terindikasi Ada SHM

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Bondowoso Maria Visita Kridayani mengaku telah membaca informasi tersebut. Menurutnya, adanya oknum yang menipu puluhan juta uang dengan jaminan pekerjaan di Dinkes itu tidak ada intervensi dari Dinkes. "Soal penipuan itu di luar kendali Dinkes. Bahkan, kami juga tidak tahu orangnya," terangnya.

Di Dinkes Bondowoso tidak ada satu pun karyawan yang masuk melalui jalur di luar prosedur dan mekanisme yang sudah berlaku. "Menjadi karyawan di Dinas Kesehatan dilalui dengan prosedur dan aturan yang ada. Tidak semudah dengan jaminan uang, lalu bisa menjadi karyawan," tuturnya.

Sebagai instansi pemerintahan, menurutnya, Dinkes sangat dirugikan dengan adanya oknum tersebut. Menurutnya, sedikit banyak adanya perilaku tersebut seolah-olah ada jalan khusus untuk menjadi karyawan di Dinkes Bondowoso. "Sebagai instansi, kami sangat rugi atas perilaku tersebut," urainya.

Kendati demikian, dia tidak menjadikan hal itu sebagai problem. Sebab, aparat penegak hukum sudah melakukan tindakan yang tepat melalui penangkapan. Dinas memasrahkan sepenuhnya kepada APH untuk memberikan sanksi atas penipuan dengan jaminan sebagai karyawan di Dinkes Bondowoso. "Kami sudah memasrahkan kepada APH untuk melakukan penindakan," imbuhnya.

Harapannya, masyarakat tidak mudah melakukan tindakan apa pun yang merugikan pihak lain. Apalagi unsur penipuan yang mencatut nama instansi pemerintahan. "Harapannya ke depan masyarakat tidak asal mencatut nama instansi. Apalagi masalah penipuan," pungkasnya. (aln/c2/fid) Editor : Safitri
Bondowoso