Dorong Pemberitaan Ramah Anak

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 1 Desember 2022 | 22:09 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TAMANSARI, Radar Ijen - Pemberitaan ramah anak memang harus dilakukan oleh semua jurnalis. Hal tersebut sesuai dengan konferensi internasional untuk menjaga tumbuh kembang anak dari berbagai peristiwa yang merugikan. Bahkan Dewan Pers sudah membuat pedoman terkait pemberitaan tersebut sejak 2019 lalu.

BACA JUGA : Rezha Repri Pratama, Wasit Arum Jeram Lisensi Nasional

Djoko Tetuko, Dewan Penasihat PWI Jatim, menyampaikan, pedoman tersebut dibuat menyusul adanya sistem peradilan anak yang terdapat pasal, larangan menyebut nama anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana atau kejahatan lainnya. "Untuk mengingatkan kepada awak media, kebebasan pers apa pun, harus melindungi tumbuh kembang anak," katanya.

Untuk itu, pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Dengan itu, harapannya anak yang berkaitan dengan perilaku negatif tetap dapat dilindungi dalam pemberitaan. Namun, bukan berarti masyarakat tidak boleh mendapatkan informasi. "Tetap boleh dapat informasi, tapi harus dikemas sedemikian rupa menjadi ramah," tegasnya.

Selain dilarang menyebut nama anak, dalam pemberitaan negatif, identitas lain, seperti alamat rumah, nama orang tua, dan sebagainya, juga dilarang untuk disebutkan. Jika terpaksa menyebut alamatnya, maka hanya diperbolehkan untuk menyebut hingga tingkat kecamatan. "Sehingga tidak ketahuan kan, maka akan terlindungi," paparnya.

Penyebutan identitas anak dalam hal negatif, menurut Djoko, dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Baik fisik, mental, karir, lingkungan keluarga, maupun lainnya. Oleh sebab itu, anak yang menjadi pelaku, saksi, dan korban tetap harus dilindungi.

Selain itu, jika masih ada wartawan yang menyampaikan berita tidak ramah anak, maka sanksi sudah menanti di depan mata. Sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, dengan ancaman sanksi berupa hukuman minimal lima tahun. Dengan batas kedaluwarsanya selama 12 tahun. "Anak ini bisa menuntut ke kepolisian, maksimal 12 tahun dari dia diberitakan," pungkasnya. (ham/c2/fid) Editor : Safitri
Anak Bondowoso