BACA JUGA : Update Kasus Pemuda Pingsan di Persawahan, Motif Penganiayaan Terungkap!
Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso Didik Muriyanto mengatakan, bagi masyarakat yang ingin menggunakan kios di pasar milik Pemkab Bondowoso, termasuk Pasar Induk Bondowoso, harus melewati berbagai tahapan.
Salah satu langkah yang harus dilewati adalah mengajukan perizinan untuk mendapatkan surat hak pakai atau SHP. Dalam surat tersebut, menurutnya, sudah terdapat beberapa poin perjanjian. Misalnya, menuntaskan kewajiban untuk membayar sewa. Selain itu, lokasi, lapak, ataupun kios adalah hak pakai, bukan hak milik. Sehingga, kata dia, dilarang mengontrakkan atau mengoper kepada orang lain, tanpa persetujuan tertulis dari Diskoperindag. "Selain itu, penyewa juga harus menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekitar," paparnya.
Didik juga menegaskan, bagi pedagang yang sudah mendapatkan SHP, maka secara otomatis juga akan mendapatkan kartu tanda pedagang pasar atau disebut KTPP. Kartu itu diberikan dan diperbarui setiap satu tahun sekali. Namun ternyata, SHP juga bisa dicabut dari pemiliknya, jika melanggar beberapa perjanjian dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan, setiap bangunan di pasar harus digunakan sesuai peruntukannya. Seperti digunakan untuk toko peracangan, toko pecah belah, toko elektronik, toko busana, dan aktivitas perdagangan lainnya. "Selain hal tersebut, dilarang, karena bertentangan dengan regulasi yang ada," imbuhnya.
Jika ada masyarakat yang terbukti melanggar, maka satpol PP sebagai penegak perda akan melakukan penertiban. Seperti yang terjadi pada area permainan biliar di Pasar Induk Bondowoso. (ham/c2/dwi)
Editor : Safitri