Perbup Perangkat Desa Belum Beres

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 15 Juli 2022 | 22:42 WIB
“Ini kan tidak ada penjelasan lebih teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2021. Perbup ini harus segera.
“Ini kan tidak ada penjelasan lebih teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2021. Perbup ini harus segera.
TENGGARANG, Radar Ijen - Perangkat desa tentu menjadi bagian penting dalam pemerintahan. Sebab, mereka selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, nasib mereka masih tidak menentu. Khususnya setelah pilkades lalu. Adanya Perda Perangkat Desa juga belum dilengkapi perbup.

BACA JUGA : Akun Medsos Anak dan Orang Tua Rentan Diretas, Begini Cara Mencegahnya

Setelah Bupati Salwa Arifin menyampaikan nota penjelasan terkait LKPJ 2021, sejumlah komisi di DPRD mulai melakukan pendalaman terhadap jawaban tersebut. Salah satu pembahasan di Komisi I adalah program yang menggunakan APBD. Termasuk yang diselenggarakan oleh para camat. Oleh sebab itu, diadakan raker seluruh camat, kemarin (13/7).

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Tohari mengatakan, pembahasan khusus dalam raker tersebut juga berkaitan dengan Pilkades 2021 lalu. Sebab, pasca-pesta demokrasi tingkat desa itu, banyak perangkat desa yang dikabarkan diberhentikan dan sebagainya.

Padahal sudah ada aturan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yakni Perda Nomor 1 Tahun 2020. Namun, ternyata regulasi tersebut belum dilengkapi dengan perbup, sehingga tidak ada regulasi yang mengatur secara teknis.

Melihat hal tersebut, pihaknya berencana melakukan klarifikasi kepada Kabag Hukum dan Inspektorat Pemkab Bondowoso. Dalam rangka meminta keterangan mengapa perbup yang dianggap sangat dibutuhkan belum ada. “Kalau belum ada perbupnya, alasannya apa. Padahal itu sudah dua tahun yang lalu,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan, perbup seharusnya memberikan penjelasan secara detail tentang Perda Nomor I Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Termasuk pelaksanaan atau penerapan secara teknis regulasi tersebut.

Sebab, tidak adanya perbup itu juga dianggap dapat menimbulkan dampak besar. Seperti perhelatan akbar pilkades serentak beberapa waktu lalu yang diwarnai dengan pemberhentian kepala desa. Kemudian, baru terselesaikan di tingkat PTUN. “Ini kan tidak ada penjelasan lebih teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2021. Perbup ini harus segera," pungkasnya. (ham/c2/fid)

  Editor : Safitri
Bondowoso