Honor PPPK di Bondowoso Belum Juga Diterima

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 9 Juni 2022 | 20:48 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID - Ratusan guru yang dinyatakan lolos seleksi PPPK di Bondowoso harus rela menerima kenyataan pahit. Honor yang seharusnya didapatkan belum dapat diterima. Pasalnya, SK untuk mereka hingga 7 Juni kemarin belum diterbitkan.

BACA JUGA : Cegah Konvoi Kelulusan Sekolah, Siagakan Guru di Perempatan Jalan

Guru PPPK juga mengelus dadanya, untuk selalu kerja ikhlas, kerja gotong-royong. Padahal anggaran untuk honor guru PPPK yang dibebankan Pemkab Bondowoso sudah ditetapkan jauh hari sebelumnya.

Ketua Forum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK21) Bondowoso Jufri menyayangkan lambatnya penerbitan SK untuk para PPPK. Hal itu berimbas juga pada honor yang seharusnya mereka dapatkan. Padahal, menurutnya, kabupaten/kota lain sudah ada yang menerima honor. "Setelah saya konfirmasi lewat WhatsApp, selalu katanya tunggu,” katanya ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen.

Ternyata untuk bisa mendapatkan honor, selain SK pengangkatan sebagai salah satu syaratnya, mereka juga sedang menunggu surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT). Sebab, biasanya setelah adanya surat tersebut, maka PPPK akan mulai menjalani tugasnya masing-masing. Kemudian, baru honornya bisa dapat dicairkan. Oleh sebab itu, pihaknya mengaku masih terus menunggu penerbitan dua surat tersebut. "Masih belum pasti sekarang. Karena masih digantung nasibnya," bebernya.

Jufri juga mengaku khawatir jika SK dan SPTM belum kunjung dikeluarkan pada bulan Juni ini. Sebab, guru PPPK sudah melakukan pengabdian berdasarkan

Jupri pun kembali mempertanyakan ke mana anggaran dari bulan Februari hingga saat Juni. Mengingat, semua anggarannya sudah ditetapkan pada akhir tahun lalu. "Yang dikhawatirkan terus molor dan molor. Padahal anggarannya sudah jelas," imbuhnya.

Selain itu, Jufri juga mengutarakan, terdapat 565 guru yang dinyatakan lolos PPPK tahap satu. Kemudian, pada tahap kedua terdapat 493 pendaftar, tapi satu orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Akhirnya yang diterima hanya 492 orang.

Dikonfirmasi terpisah, mengenai kepastian dikeluarkannya SK untuk guru yang dinyatakan lolos PPPK, baik tahap satu maupun dua, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso M Asnawi Sabil mengatakan, hal tersebut akan segera dilakukan. Meski demikian, pihaknya tak menyebut secara pasti waktunya.

Sabil juga tidak banyak berkomentar. Hanya mengatakan bahwa sudah ada jadwal untuk mengeluarkan dan memberikan SK. "Sudah dijadwalkan," pungkasnya. (ham/c2/dwi)



Perlu Cepat Selesaikan Persoalan

Para guru PPPK di Bondowoso harus pasrah. Mengingat, honor yang seharusnya mereka dapatkan belum juga dicairkan. Hal tersebut disebabkan belum adanya SK resmi. Tentu saja, hal itu memantik reaksi dari DPRD setempat. Mereka meminta agar keterlambatan pencairan segera dicarikan solusi yang tepat.

Kukuh Rahardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso yang membidangi pendidikan, mengatakan, honor untuk PPPK guru merupakan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Mengingat, dalam penetapan APBD 2022 pada November 2021 lalu, honor mereka sudah dianggarkan.

Namun, faktanya para guru belum menerima apa yang seharusnya didapatkan. Dengan ditetapkannya anggaran tersebut, maka seharusnya sudah dapat dicairkan saat ini. Walaupun aturan dan mekanisme pencairannya masih perlu diperhatikan.

Oleh sebab itu, kata Kukuh, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, seharusnya Pemkab Bondowoso segera menjelaskan kepada publik penyebab dari keterlambatan honor tersebut. Kemudian, segera mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada. "Agar mereka (guru PPPK, Red) segera menerima haknya," cetusnya.

Selain itu, Kukuh juga menyampaikan, sebelumnya juga sempat mendapatkan aspirasi dari forum guru K2. Yaitu meminta untuk dilakukan percepatan pengeluaran SK. Mengingat anggarannya sudah ditetapkan dan disepakati beberapa bulan lalu. "Jadi, tidak ada alasan untuk memperlambat pengeluaran SK itu," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan itu. Mengingat yang mengeluarkan SK adalah BKPSDM Bondowoso. Sedangkan lembaga tersebut bukan mitra kerjanya, melainkan mitra kerja Komisi 1 DPRD Bondowoso. "Tapi kami masih akan terus menelusuri," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

  Editor : Safitri
Guru PPPK Bondowoso