BACA JUGA : Walau PMK Terus Bertambah, Kebutuhan Hewan untuk Kurban Aman
Kondisi ini terkuak dari pengakuan pemilik ternak sapi. Salah satunya adalah Willy, warga asal Desa Banyuwuluh, Kecamatan Wringin, Bondowoso. Saat sapi yang dimilikinya terpapar, proses pelayanan penyuntikan vaksin masih dipungut biaya.
Menurut Willy, pembayaran tersebut untuk satu ekor sapi senilai Rp 100 ribu. "Cuma penyuntikannya tidak gratis. Rp 100 ribu per ekor," terangnya saat diwawancara oleh Jawa Pos Radar Ijen, kemarin.
Ternak yang dia rawat tertular dari sapi tetangga yang baru dibeli. Sapi tetangganya yang dibeli di Pasar Pakem tersebut tertular PMK. Sehingga menular pada sapi miliknya. Sabtu (4/6) kemarin, sapinya turut tertular. "Kayak sariawan, bibirnya pecah-pecah," ucapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso A Mansur meminta pemerintah agar secepatnya mencairkan anggaran penanganan wabah PMK. "Pemerintah tak perlu persetujuan DPRD untuk mencairkan dana tersebut," ungkapnya.
Wakil ketua dari Fraksi PKB itu mengaku, pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat. Pasalnya, di Bondowoso juga banyak masyarakat yang bagi hasil dengan pemiliknya. Mansur menuturkan, hal tersebut perlu untuk diperhatikan, agar masyarakat tidak terlalu terbebani. "Karena terkadang masyarakat memelihara sapi bukan milik sendiri," ucapnya.
Dirinya menanyakan anggaran penanganan wabah PMK ke dinas terkait. Namun, dinas terkait menjawab bahwa tidak ada anggarannya. "Kalau seperti ini, maka peran pemerintah di mana? Padahal saat ini wabah makin meluas, sehingga harus ditangani secara serius dengan anggaran yang ada," imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) drh Cendy mengaku, pengobatan sapi gejala PMK masih berbayar. Menurutnya, para dokter hewan dan mantri hewan berbiaya sendiri membeli obat-obatan tersebut. Karena itu, kabar di masyarakat bahwa suntik vaksin PMK berbayar memang benar.
"Nah, itu karena belum ada support dari anggaran pemerintah. Akan tetapi, Minggu (4/6) kemarin, kami sudah menghadap dan diperintahkan untuk segera mengalokasikan anggaran penanganan PMK ini," pungkasnya. (mg5/c2/fid)
Fotografer : Istimewa Editor : Safitri