BACA JUGA : Pria di Jember Ditangkap saat Tunggu Pelanggan Depan Warung Lalapan
Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Totok Haryanto menuturkan, untuk wilayah Bondowoso belum ada langkah antisipasi terkait aturan tersebut. Pada umumnya, segala bentuk peraturan dari pusat akan berpengaruh pada kebijakan di daerah.
Namun, menurutnya, saat ini kebijakan tersebut masih pada level pusat. Oleh karena itu, belum bisa dirumuskan kembali soal penetapannya di daerah. "Untuk kebijakan pemerintah tentang penghentian subsidi minyak goreng masih pada level pusat," ujarnya pada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin, (31/5)
Selain itu, masih belum ada petunjuk lebih lanjut dari tingkat provinsi dan daerah. Menurutnya, soal kebijakan akan dilakukan jika penerapannya sudah sampai pada daerah. "Nantinya akan segera kami tindak lanjuti apabila ada perkembangan informasi," ungkapnya.
Untuk saat ini, belum diketahui perkembangannya. Karenanya, belum ada kebijakan untuk mengambil langkah.
Sementara itu, tengkulak minyak di Pasar Induk Bondowoso, Muhammad Musta'in, menuturkan, kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat bawah. Terutama, bagi penjual gorengan atau masyarakat yang selalu mengonsumsi minyak goreng dalam setiap harinya. "Produksinya tetap lancar, tapi harganya yang kemungkinan akan naik," ucapnya.
Menurutnya, saat ini persoalan tersebut perlu segara diambil langkah untuk tetap menjaga kestabilan harga dan produksi minyak goreng di Bondowoso. "Jika untuk kulak minyak saat ini di bawah Rp 14 ribu, sementara penjualannya paling tinggi Rp 15 ribu," pungkasnya. (mg5/c2/fid) Editor : Safitri