Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Farida mengatakan, salah satu indikator kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran keluarga kurang dari Rp 358 ribu per kapita per bulan. Jika pengeluaran masyarakat berada di bawah angka tersebut, maka dapat dikategorikan kemiskinan ekstrem.
Pengentasan kemiskinan ekstrem, lanjut Farida, merupakan program nasional yang harus mulai diintervensi pada tahun ini. Terlebih, menurutnya, data kemiskinan ekstrem baru diterima dalam beberapa hari terakhir. Data tersebut diberikan oleh Pemprov Jatim, tentunya setelah dilakukan verifikasi. Walaupun demikian, untuk memastikan data yang diberikan valid, pihaknya akan kembali melakukan verfal langsung di masyarakat.
Hasil dari verfal ulang itu, menurut Farida, tidak tertutup kemungkinan angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan. Sebab, data yang dipakai oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pemprov itu merupakan data hasil survei 2019 lalu. Karena itu, diperkirakan ada warga yang sudah meninggal atau sudah beralih status. "Kalau bertambah tidak. Kalau berkurang iya," imbuhnya.
Farida juga menuturkan, verfal akan dilakukan dalam dua tahap. Di antaranya, validasi akan dilakukan oleh Dispendukcapil. Verifikasi ini akan melihat secara global keberadaan penduduk yang masuk daftar kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, akan diambil alih oleh Dinas Sosial melalui petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Keduanya akan mendatangi per keluarga untuk memastikan keluarga miskin itu memang ada atau tidak. "Satu bulan harus sudah selesai semua. Sebab, Juli kami sudah memprogram intervensi apa yang akan kami berikan," pungkasnya. (ham/c2/dwi) Editor : Safitri