BACA JUGA : Keterlaluan! Seorang Ayah di Bondowoso Cabuli Anak Sendiri
Direktur LSM Edelweis Murti Jasmani mengatakan, pada sektor apa pun tidak ada yang membenarkan adanya pelecehan seksual oleh seorang ayah kepada anak. Baik itu aturan, budaya, apalagi norma. "Semodern dan semaju apa pun zamannya, itu tidak ada," tegasnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (11/5).
Dirinya menuturkan, tindakan tersebut harus diasesmen terkait kondisi bapaknya. Adakah pengaruh konsumsi obat-obatan, sehingga dengan gamblang dan tega menyetubuhi anaknya sendiri. "Bagaimana relasi dalam internal kekeluargaan itu sendiri, bagaimana hubungan anak dengan orang tua," ucapnya.
Dirinya menambahkan, mengetahui hubungan anak dan orang tua menjadi penting. Menurutnya, tindakan itu berbanding terbalik dengan kultur yang ada di desa. “Kultur desa memiliki ciri khas kekerabatan yang sangat tinggi dan kuat. Namun, masih saja terjadi tindakan pelecehan seksual. Padahal sudah diketahui, kultur desa itu kekerabatannya sangat dekat sekali," terangnya.
Dirinya menambahkan, perlu diketahui dan diselidiki kembali apa yang menjadi pengaruh dan penyebab bapak tersebut rela menyetubuhi anak sendiri hingga tiga kali. Pada sisi yang lain, seorang anak perlu keberanian untuk melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Menurutnya, korban punya hak akan anatomi tubuhnya, dalam hal ini terkait reproduksi. "Untuk mengatakan tidak kepada siapa pun yang ingin melakukan kekerasan," jelasnya.
Menurutnya, sudah tentu korban berada pada posisi ketakutan. Sebab, pelaku merupakan orang terdekat korban. "Dalam hal ini adalah orang tua kandungnya," tambahnya.
Aktivis perempuan itu memandang, saat ini banyak anak-anak tidak sadar akan hak reproduksinya. Sehingga butuh orang lain untuk melindunginya. "Karena dirinya sendiri tidak paham, seharusnya mampu memproteksi diri," tuturnya.
Pihaknya menuturkan, bukan berarti orang tua memiliki hak untuk menyentuh anaknya. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang sesuai dengan perkembangan tentang perlindungan pada anak. Oleh karena itu, perlu adanya duduk bersama antara DPRD, dalam hal ini Komisi IV, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pemerhati, dan akademisi. (mg5/c2/dwi) Editor : Safitri