Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UPDATE Laka Lantas Jember: X-Trail Tabrak Bocah Penyeberang Jalan

J
Penulis: Jumai RJ❯
OLAH TKP: Anggota Satlantas Polres Jember ke lokasi kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki yang berusia 8 tahun.(SATLANTAS POLRES JEMBER)
OLAH TKP: Anggota Satlantas Polres Jember ke lokasi kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki yang berusia 8 tahun.(SATLANTAS POLRES JEMBER)

Advertisement

RADAR JEMBER - KECELAKAAN lalu lintas terjadi di Jalan Raya Yos Sudarso, Lingkungan Langsepan, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Senin (16/11) sekitar pukul 17.00 WIB.

Seorang bocah berusia 8 tahun, Muhammad Aditya Naufal, tertabrak mobil Nissan X-Trail bernopol P 781 WA yang dikemudikan Irwan Budianto, 47, warga Kecamatan Silo.

Advertisement

Korban mengalami luka di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Jember. 

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

“Saat tiba di lokasi, pengemudi diduga kurang memperhatikan keberadaan korban sehingga tabrakan tidak dapat dihindari,” ujar Kanit Laka Satlantas Polres Jember Ipda Tommy Nur Alamsyah.

Advertisement

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer