Programkan Asuransi Kesehatan bagi Difabel

MAHRUS SHOLIH/RADAR JEMBER PEDULI DIFABEL: Bupati Faida menyerahkan dokumen kependudukan pada salah seorang penyandang cacat dalam halalbihalal bersama Perpenca Jember, di Pendapa Wahyawibawagraha. Selain dokumen kependudukan, bupati juga menyerahkan kartu BPJS Kesehatan secara simbolis.

JEMBER KOTA – Pemerintah Kabupaten Jember memprogramkan jaminan kesehatan bagi warga difabel melalui BPJS Kesehatan. Program jaminan sosial yang bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan ini akan menjadi program prioritas yang iuarannya dibayarkan dari APBD kabupaten setempat.
Usai mengikuti acara halalbihalal bersama dua ribuan penyandang disabilitas di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (28/6) kemarin, Bupati Faida menyatakan, program tersebut ditargetkan tuntas dalam rentang sebulan ke depan. Dia menuturkan, program ini tak boleh dianggap remeh, karena menyangkut kebutuhan dasar kelompok disabilitas yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Lebih lanjut Faida menjelaskan, program asuransi kesehatan yang dijalankan ini tak hanya kepada warga yang mengalami kecacatan saja, tapi juga bagi keluarganya. Pemerintah juga telah membuat payung hukum melalui peraturan daerah dan peraturan bupati untuk menjalankan program tersebut.
Ini merupakan layanan progresif. Bupati menyebut, setiap layanan yang berkaitan dengan kesehatan penyandang cacat wajib diberikan. Entah diminta ataupun tidak. Artinya aparatur pemerintah harus proaktif menelusuri kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas. Sehingga, tidak ada alasan bagi pejabat di Pemkab Jember untuk tidak melayani dengan alasan tidak ada permintaan dari mereka.
“Begitu peraturan bupati ini dijalankan, maka menjadi suatu kewajiban untuk menuntaskan. Baik melalui camat, kepala desa, RT/RW. Jangan sampai ada satu pun difabel yang tertinggal dalam hal layanan kesehatan,” jelasnya. Faida menambahkan, secara simbolis sejumlah penyandang disabilitas yang hadir dalam acara halalbihalal tersebut mendapat kartu BPJS Kesehatan Program Bantuan Iuran Daerah (PBID).
Namun, karena saat ini masih terkendala data awal soal berapa jumlah pasti penyandang disabilitas di Jember, untuk itu dia meminta sejumlah dinas terkait seperti dinas kependudukan, kesehatan, dan dinas sosial untuk bersinergi dan bekerja keras menyelesaikan target sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. “Saya sudah membuat garis tegas kepada kadinkes, kadinsos, dan kadispendukcapil. Karena data dasar ini yang akan membuat lancarnya akses layanan dasar yang diberikan tersebut,” jelasnya.
Faida mengatakan, validitas data penyandang cacat tersebut sangat penting agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan warga difabel. Menurut dia, selama ini para penyandang cacat yang terdata belum sesuai dengan jumlah sebenarnya. Sehingga, beberapa program yang dijalankan belum komprehensif, dan hanya bermanfaat sementara saja. Semisal pemberian paket sembako, maupun pemberian kursi roda jika ada permintaan dari keluarga difabel.
Mantan Direktur RS Bina Sehat ini menegaskan, problem pendataan ini harus segera dituntaskan. Pemerintah, kata dia, tak boleh hanya menunggu pasif, tapi wajib proaktif melaksanakan pendataan itu. Karena berangkat dari basis data inilah kebijakan serta program pemerintah akan dibuat. Apalagi, sambung Faida, Jember memiliki misi kota yang ramah difabel.
Karena berangkat dari data ini, istri drg Abdul Rohim tersebut mengungkapkan, pemerintah daerah bisa tahu apa yang mereka butuhkan. “Penganggaran program yang baik itu harus berdasarkan data yang lengkap. Tanpa data yang lengkap dan analisis yang sungguh-sungguh, mustahil ada program yang sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember M Zainuri Rofii menyambut baik program yang dicanangkan pemerintah daerah ini. Karena program jaminan kesehatan itu memang telah dia ajukan jauh-jauh hari, sejak era pemerintahan sebelum Faida-Muqit. “Tapi baru terealisasi sejak masa pemerintahan saat ini. Program ini sangat bermanfaat, karena tak hanya meringankan, tapi juga membantu kami,” ujarnya.
Hingga saat ini, Zainuri menambahkan, organisasinya telah mengajukan lebih dari 1.400 penyandang cacat untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. Jumlah itu disampaikan dua kali sejak akhir tahun lalu. Pertama saat peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dipusatkan di alun-alun pada awal Desember 2017 lalu. “Kala itu lebih dari 800 orang yang diajukan. Dan saat ini ada sekitar 400 orang,” tandasnya. (mg-4/mgc/hdi)

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :