Pemkab Jember mendapat predikat daerah kurang inovatif berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Keputusan tentang indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota 2021 ini menunjukkan Jember masih kalah inovatif dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Bahkan, Jember berada di urutan 362 dari 415 kabupaten di Indonesia.
Selama setahun terakhir, Jember bisa dibilang miskin inovasi. Ini bisa dilihat dari skor indeks yang diperoleh pascapenilaian hanya sebesar 5,56. Angka tersebut jauh dibanding kabupaten tetangga seperti Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo
Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding 2021 Prof Yuli Witono mengatakan, seluruh tahapan lelang jabatan pada 13 OPD di Jember sudah selesai dilakukan. "Awal Desember sudah selesai. Sabtu 4 Desember juga sudah diumumkan. Senin sudah kami laporkan ke bupati," katanya.
Rapat paripurna di gedung DPRD Jember mengungkap fakta penting mengenai serapan anggaran, kemarin (11/10). Secara umum, ada dana sekitar Rp 1,8 triliun dari total Rp 4,4 triliun yang belum tersentuh alias belum terpakai. Minimnya serapan anggaran tersebut mengancam naiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di pengujung tahun 2021 nanti.
Tingkat perceraian di Kabupaten Jember tergolong tinggi dan mengakibatkan banyak pihak yang menjadi korban. Khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Tak jarang, banyak perempuan yang terpaksa harus banting tulang untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka masing-masing.
Jember telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Dan sebentar lagi juga akan memiliki peraturan daerah (perda) tentang pemenuhan hak anak. Saat ini rancangan perda tersebut masih digodok di DPRD. Dalam rancangan regulasi itu, ada enam indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yakni kelembagaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan, perlindungan khusus, hak sipil kebebasan, serta lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif.
Pemkab Jember telah membuka lowongan pejabat setara kepala dinas pada belasan organisasi perangkat daerah (OPD). Publik pun berharap, proses lelang atau seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) itu berjalan secara terbuka dan tidak sekadar formalitas. Agar hasilnya nanti adalah para pejabat yang benar-benar berintegritas.
Belum genap setahun Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman memimpin Kabupaten Jember. Namun, berbagai tantangan sudah silih berganti sehingga membuat keduanya harus berkembang guna memaksimalkan diri dalam melayani masyarakat Jember.
