Hanya 10 orang kepala desa terpilih yang dihadirkan langsung ke pendapa untuk dilantik. Sisanya, yakni 161 kades, dilantik di kecamatan masing-masing secara daring.
Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding 2021 Prof Yuli Witono mengatakan, seluruh tahapan lelang jabatan pada 13 OPD di Jember sudah selesai dilakukan. "Awal Desember sudah selesai. Sabtu 4 Desember juga sudah diumumkan. Senin sudah kami laporkan ke bupati," katanya.
Sebanyak 34 anggota DPRD Bondowoso mengusulkan hak angket kepada Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Pihak legislatif memiliki beberapa poin penting untuk menggunakan hak angket.
Pembahasan APBD tahun anggaran (TA) 2022 terancam molor. APBD 2022 pun terancam terlambat untuk didok. Sebab, menurut pihak legislatif, draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terlambat masuk ke meja DPRD Kabupaten Bondowoso.
Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember menyelenggarakan bimbingan teknis untuk para aparatur sipil negara (ASN) milenial di Aula Hotel Rembangan, kemarin (3/11). Bertajuk Achievement Motivation Training, Bupati Jember Hendy Siswanto menerangkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemampuan ASN milenial yang cakap di bidang teknologi.
Pemkab Bondowoso kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini tersebut diraih tujuh kali secara berturut-turut atas laporan keuangan. Sertifikat WTP tersebut diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin di Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (29/10).
APBD Tahun Anggaran 2022 Bondowoso belum didok. Pihak legislatif sejauh ini masih menunggu revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari pihak eksekutif atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso.
Dua dari enam raperda yang diajukan Pemkab Lumajang untuk dibahas tahun ini rupanya dapat koreksi. Perubahan muatan materi dalam dua raperda perubahan ternyata melebihi 50 persen. Akibatnya, dua raperda itu kini ditarik dan pemkab mengajukan dua raperda baru lagi.
Open bidding atau lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) untuk eselon II di lingkungan Pemkab Jember terus dilangsungkan. Setelah pendaftaran dan pemeriksaan administrasi dilakukan, panitia seleksi (pansel) memutuskan dua hal penting. Pertama, hanya 12 dari 15 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilanjutkan. Kedua, tahapan mulai memasuki penelusuran rekam jejak.
