alexametrics
24.9 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

TAG

OPD

Kepala OPD dan Camat Banyak Diisi Plt

Kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Jember sepertinya masih menjadi tugas pemerintah daerah untuk segera ditunaikan.

Awal Tahun, Kepastian Kepala 13 OPD Baru di Jember Siap Menjabat

Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding 2021 Prof Yuli Witono mengatakan, seluruh tahapan lelang jabatan pada 13 OPD di Jember sudah selesai dilakukan. "Awal Desember sudah selesai. Sabtu 4 Desember juga sudah diumumkan. Senin sudah kami laporkan ke bupati," katanya.

Antar OPD Masih Saling Merasa Iri

Salah satu penyebab banjir adalah tersumbatnya aliran sungai. Itu terjadi karena tumpukan sampah.

Akan Diintegrasikan dengan Pemerintah Desa

Program Bondowoso Smart City yang tengah digagas ini nantinya tidak hanya akan mengintegrasikan data dalam organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat kabupaten. Tapi, juga akan diintegrasikan hingga tingkat pemerintah desa (pemdes).

Calon Pimpinan OPD di Jember Gagap Teknologi, ini Komentar Pedas Bupati

Rencana Pemkab Jember dalam RAPBD 2022 untuk melakukan sejumlah program berbasis teknologi sepertinya cocok untuk segera ditetapkan. Bukan saja menyasar pegawai yang menjadi staf dinas, tetapi juga perlu dicermati oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Demi Kerja Cepat Semua OPD di Jember

Tatanan birokrasi di lingkungan Pemkab Jember menjadi salah satu fokus yang disoroti anggota dewan dalam paripurna penetapan PAPBD Jember. Setidaknya, Fraksi PKB, NasDem, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GIB), serta PKS sama-sama menyampaikan sikapnya yang saling terkait demi optimalisasi kinerja ASN di Jember.

Posisi Kepala Dinas Masih Simpang Siur

Konsekuensi penggabungan dan penghapusan tiga instansi di lingkungan Pemkab Lumajang otomatis membuat pejabat pimpinan tinggi pratama alias kepala OPD tersebut kehilangan tempat. Entah siapa saja yang harus mengalah, kepala dinas dari OPD yang dihapus atau kepala OPD setempat yang digabung.

Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Lumajang

Kebijakan Pemkab Lumajang menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja (KSOTK) dengan melihat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memang tergolong terlambat. Namun, karena kondisi keuangan yang belum sepenuhnya stabil, akhirnya sebagian OPD perlu dihapus supaya pelaksanaan kinerja tetap maksimal.

Latest news

/