OPD

Peralihan kekuasaan dua tahun silam berbarengan dengan masifnya kasus pandemi korona. Pegawai kantor tidak boleh masuk seratus persen, rapat dibatasi, dan karir aparatur sipil negara tersendat, karena tatanan yang kurang tepat.

Sudah beberapa bulan lamanya, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di Lingkungan Pemkab Jember belum semua diduduki pejabat yang definitif.

Bupati Jember Hendy Siswanto telah menjabarkan bagaimana organisasi perangkat daerah (OPD) harus menjiwai bagiannya masing-masing. Sebab, OPD menjadi motor penggerak persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Meski serapan APBD Jember tahun 2022 secara keseluruhan telah menyentuh prosentase 87 persen, namun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember, beberapa diantaranya menunjukkan performa yang kurang menggembirakan.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan teras Pemkab Lumajang beberapa hari lalu sedikit menyisakan polemik. Selain pelaksanaannya bertepatan dengan penanganan erupsi Gunung Semeru, rotasi pejabat yang niatnya untuk penyegaran organisasi malah menurunkan pejabat setara kepala OPD menjadi kepala bidang (kabid).

Memasuki akhir tahun 2022, banyak persiapan yang harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya untuk memenuhi target serapan anggaran.

SEMENTARA itu, di balik pelantikan delapan pejabat eselon II, kemarin, masih ada sedikitnya tiga posisi kepala/direktur di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemerintah Kabupaten Jember menggelar rapat terbatas membahas percepatan pembuatan Mal Pelayanan Publik (MPP), kemarin (8/7).

Kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Jember sepertinya masih menjadi tugas pemerintah daerah untuk segera ditunaikan.

Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding 2021 Prof Yuli Witono mengatakan, seluruh tahapan lelang jabatan pada 13 OPD di Jember sudah selesai dilakukan. "Awal Desember sudah selesai. Sabtu 4 Desember juga sudah diumumkan. Senin sudah kami laporkan ke bupati," katanya.