22.4 C
Jember
Monday, 5 June 2023

TAG

Koperasi

Ancam Lapor Polisi Jika Koperasi Tutup Nekat Beroperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Ngawi mengultimatum satu dari dua koperasi simpan-pinjam tidak berizin. Bersamaan dengan penutupan aktivitas simpan-pinjam kepada nasabah kemarin (27/3).

Cari Model Koperasi yang Tepat di Jember

Perhatian Pemkab Jember terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bukan hanya kepada kualitas produk dan pasarnya. Namun, juga memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM)

Karyawan Koperasi Hilang

PEMUDA Asal Senduro dinyatakan hilang sejak Selasa (12/7), kemarin. Sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya. Meskipun pihak keluarga langsung melapor ke pihak berwajib.

Hanya Sisa 11 KUD

Koperasi unit desa (KUD) merupakan koperasi yang bergerak di wilayah perdesaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.

Pertanyakan Koperasi Jember Harmoni Sejahtera

Sejumlah masyarakat asal Desa Subo, Kecamatan Pakusari, beserta beberapa lapisan organisasi masyarakat meradang di Mapolres Jember dan berakhir di Gedung DPRD Jember, kemarin (16/6).

Seruan Pembubaran Koperasi KJHS Bermunculan

Keberadaan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) terus menuai sorotan karena disinyalir penuh drama dan kepentingan elite tertentu.

Koperasi Beromzet Miliaran Belum Miliki Kantor

Kecurigaan DPRD Jember terhadap keberadaan dan operasional Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) sepertinya kian memuncak.

Beberkan Strategi Pemerintah Gaet Wirausahawan

Pemerintah menargetkan untuk menciptakan 1 juta wirausahawan hingga 2024, hal tersebut seperti dikatakan oleh Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop UMKM), Menurut Teten, salah satu strategi bakal dilakukan adalah merealisasikan itu pendampingan secara insentif.

Dinas Koperasi Lumajang Akan Merger Dinas dan Penyederhanaan Jabatan

Pembahasan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Lumajang sudah selesai dilakukan, beberapa hari lalu. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bakal dimerger. Dampaknya, kepala dinas juga bakal berubah. Tidak hanya itu, penyederhanaan pejabat juga akan dilakukan.

Antisipasi Koperasi Bodong dengan ini

Dalam aturan ini, izin rekomendasi pendirian koperasi dari Dinas Koperasi bukanlah syarat wajib yang harus dipenuhi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang harus memiliki izin rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. “Dengan diberlakukannya Permenkumham 14 Tahun 2019, kami kehilangan jejak. Jadi, orang mau mendirikan koperasi itu bebas. Tidak melalui izin rekomendasi di dinas seperti zaman dulu,” ungkap Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Sartini.

Latest news