Caption: Tampak seorang guru tengah mengajar di kelas dalam kegiatan belajar sacara tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya para guru yang dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bondowoso dapat bernapas lega.
Fungsi pengawas pada jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, menjadi indikator penting dalam penunjang akreditasi dan kemajuan sekolah di Jember.
Sebutan pahlawan tanpa tanda jasa itu melekat pada guru. Sebab, senantiasa mendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Walau ada kebijakan indah seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun kemarin yang dapat menyejahterakan guru honorer, tapi realitasnya di Bondowoso tidak seindah di negeri dongeng.
Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Sragen, siap menindaklanjuti persoalan Suwarti, guru Agama asal Sambirejo dan guru tersebut memperjuangkan pensiunannya.
Kebutuhan guru di Tuban masih minus. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban menyebutkan kekurangan guru di Tuban mencapai 2.706 guru. Rinciannya 2.221 guru SD dan 485 guru SMP.
Keterlambatan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdampak pada molornya penggajian guru tidak tetap maupun pegawai tidak tetap (PTT/GTT) di Kabupaten Jember.
Ketua Advokasi FH PGRI Jatim Soni Andiwijaya mengakui kondisi tersebut. Bahkan, saat ini lima formasi guru agama di Bondowoso sudah terpenuhi pada rekrutmen PPPK tahap I dan II kemarin. Sedangkan yang lulus passing grade mencapai 71 guru.
Sejumlah guru yang dimutasi, beberapa hari lalu, menyisakan cerita. Mutasi sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso pada 30 Desember 2021 lalu mendapat tanggapan dari pihak legislatif.
