Sengketa tenaga kerja antara para pekerja dengan PT Muroco memang telah mencuat, beberapa pekan lalu. Peran pemerintah dalam membela para kaum buruh pun dianggap masih lemah. Buramnya nasib buruh yang dirumahkan selama berbulan-bulan pun menunjukkan, pemerintah belum bisa hadir membantu mereka.
Nasib karyawan PT Muroco sepertinya masih abu-abu. Tak heran jika mereka sempat wadul ke DPRD Jember, beberapa pekan lalu, karena perusahaan tak mampu memenuhi hak karyawannya.
Persoalan tenaga kerja menjadi hal yang pasang surut di tengah pandemi korona. Mulai dari work from home atau WFH hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, ada juga perusahaan memanfaatkan momen WFH untuk merumahkan sejumlah tenaga kerja.
Banyaknya pekerja yang dirumahkan, memang tak terdeteksi seratus persen. Hal ini karena ada perusahaan yang tutup total seperti PT Muroco di Desa/Kecamatan Arjasa. Ada yang mempekerjakan sebagian dan sebagian lagi dirumahkan seperti perhotelan. Serta ada yang hanya merumahkan satu atau dua orang pekerja saja.
Cukup disayangkan di masa menjelang new normal ada gejolak baru. Gejolak tersebut adalah terkait pemutusan pekerjaan yang dilakukan karena masa krisis. Pemerintah mengumumkan ada ratusan pekerja yang dirumahkan dalam beberapa bulan terakhir.
Ratusan pekerja PT Muroco Desa/Kecamatan Arjasa tetap dirumahkan sejak 1 Mei 2020 lalu hingga kemarin (14/7). Demi memperjuangkan nasibnya, para pekerja menyampaikan aspirasi itu di DPRD Jember. Sayangnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, belum ditemukan solusinya karena dari perusahaan belum bisa mengambil keputusan yang disepakati bersama.
