Pemanggilan para pimpinan rumah sakit dan BPJS Kesehatan setempat berkenaan kasus meninggalnya seorang pasien bernama Sutrisno (45) karena mengalami pendarahan otak, segera diagendakan oleh Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Klaim tanggungan biaya rumah sakit dan puskesmas ke BPJS Kesehatan yang belakangan dikeluhkan, menjadi perhatian para wakil rakyat di parlemen. Khususnya oleh Komisi D DPRD Jember.
Kabupaten Bondowoso secara resmi sudah mendapat status Universal Health Coverage (UHC), setelah jumlah peserta BPJS mencapai 95 persen dari seluruh jumlah penduduk. Siapa sangka, ternyata status UHC bisa dicabut. Bagaimana langkah antisipasinya?
Tagihan pembiayaan layanan kesehatan yang biasanya diklaimkan ke BPJS Kesehatan belakangan kerap dikeluhkan rumah sakit. Bahkan tidak sedikit rumah sakit milik Pemkab Jember mengeluhkan klaim pembiayaan itu tidak kunjung dicairkan lantaran proses verifikasi yang masih butuh waktu.
Kabar warga di Kecamatan Sumberjambe yang tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan atau Program Jember Pasti Kueren (JPK), belum lama ini, memaksa pihak BPJS Jember angkat bicara.
Guna mengantisipasi terjadinya penumpukan pasien, kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Jawa Timur, menganjurkan dokter yang ingin membuka praktik agar ke lokasi pinggiran kota.
Perlindungan tenaga kerja di Bondowoso bisa dibilang rendah. Pasalnya, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kurang dari 10 persen dari 452.545 jiwa potensi penduduk yang bekerja.
Kasus tunggakan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan oleh PT Indah Karya, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bondowoso, masih belum dibayar juga.
