Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fitriyah Fajarwati, anggota Forum Jember Sehat (Forjes) yang melakukan pengamatan terhadap penyebab AKI/AKB di Jember, mengungkapkan, berdasarkan penemuan di lapangan, dirinya melihat bahwa pandemi sangat berdampak pada pemahaman masyarakat. "Kapan hari ada temuan lagi. Dua hari yang lalu ada ibu yang memang enggan periksa ke layanan kesehatan karena takut di-Covid-kan. Akhirnya, saat sudah mendekati lahiran, belum tersentuh layanan kesehatan. Mungkin ini juga perlu menjadi perhatian," ucapnya.
Pendataan jumlah dan kondisi ibu hamil perlu dimaksimalkan oleh kader posyandu. Mereka harus detail mencatat ibu hamil periksa ke mana dan ke siapa. Hal ini agar dapat mengurangi risiko bagi ibu hamil yang tidak mau periksa ke layanan kesehatan. Kemudian, data tersebut disampaikan ke layanan kesehatan agar lebih mudah dikondisikan dan mencari solusi untuk kesehatan mereka. "Sosialisasi, edukasi, dan pendampingan oleh kader posyandu juga sangat menentukan kesehatan ibu dan bayi. Karena mereka yang paling dekat dan menjangkau kediaman ibu hamil,” jelasnya.
Untuk ibu hamil yang berisiko tinggi, dia menuturkan, seharusnya dipantau lebih ketat atau didampingi lebih intens semisal memang tidak mau periksa. Kalau perlu, diantar ke layanan kesehatan. “Karena kondisi pandemi, beberapa pelayanan kayak posyandu ada yang tidak jalan," ungkap Fitri melalui sambungan telepon.
Dia menambahkan, minimal ibu hamil datang ke posyandu tiap bulan dan melakukan pemeriksaan pada trimester pertama satu kali, trimester kedua satu kali, dan saat trimester ketiga sebanyak dua kali. "Karena ibu hamil ada calon bayi di tubuh. Jadi, dia juga butuh nutrisi. Kalau hanya sekadar makanan kan tidak cukup. Tentu butuh vitamin dan sebagainya. Yang terpenting di trimester pertama karena masa pembentukan," tuturnya.
Begitu pula dengan kampanye vaksinasi. Jika hanya dilakukan dari mulut ke mulut oleh dokter atau bidan, tentu tidak akan cukup. Masyarakat jauh akan lebih percaya bahwa vaksin itu aman setelah mereka melihat sendiri seorang ibu hamil yang tetap sehat seusai divaksin. "Kebetulan saya juga sedang hamil dan saya sudah vaksin. Saya sampaikan ke masyarakat yang lain dan mereka mulai mengerti bahwa vaksin tidak terjadi apa-apa. Ternyata info dan kejadian yang seperti ini yang dipercaya masyarakat," ujar Fitri.
Yang tak kalah mengejutkan, yakni temuan seorang ibu hamil yang memilih melahirkan ke dukun akibat khawatir di-Covid-kan. Fitri menyebut, tahun ini dirinya masih menemukan praktik tersebut di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari. Selain karena takut di-Covid-kan, ada juga ibu hamil yang beralasan tak mampu membayar jika harus melakukan persalinan di rumah sakit. Terlebih bagi mereka yang memiliki perekonomian rendah dan harus operasi sesar. Padahal, semestinya mereka menggunakan asuransi jaminan persalinan (jampersal) yang dapat diaplikasikan di seluruh rumah sakit. Inilah persoalan klasik yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu.
"Bisa juga faktor keuangan yang masih harus mikir kalau periksa ke rumah sakit atau lahiran sesar di rumah sakit itu mahal,” sebutnya. Menurut dia, ke depan yang dibutuhkan adalah sosialisasi tentang kegunaan asuransi. Sebab, selama ini, alasan yang sering dikatakan, mereka tidak mau ribet mengurusi persyaratannya. Dampaknya, nyawa yang dinomorduakan.
Tingginya AKI/AKB, lanjut Fitri, juga disebabkan oleh pernikahan di bawah tangan alias nikah siri yang dilakukan anak-anak atau remaja di bawah umur. Masyarakat cenderung menyepelekan kesehatan reproduksi anak-anaknya. Mereka memilih anaknya nikah siri selama beberapa waktu sembari menunggu tibanya usia minimal pernikahan. Setelah batas usia memenuhi syarat, biasanya mereka melakukan isbat nikah.
Rizki Nurhaini, anggota Forasker yang lain, menjelaskan, selain pandemi, pengaruh sosial atau peran keluarga juga cukup dominan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai juga menjadi salah satu penyumbang naiknya kasus AKI/AKB. Sebab, di masa pandemi ini, beberapa fasilitas layanan kesehatan tidak beroperasi atau tidak bisa digunakan oleh ibu hamil. Seperti puskesmas pembantu (pustu). Bahkan puskesmas sekalipun tidak terbuka lebar seperti sebelum pandemi.
“Ini karena mencegah penularan virus. Lantaran ditutup sementara, akhirnya ibu hamil dirujuk ke rumah sakit dan keluarga ibu hamil banyak yang tidak mau. Lagi-lagi karena biaya yang mahal," ujarnya.
Menurut dia, sosialisasi oleh pemerintah sejauh ini masih kurang menyeluruh, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil. Karenanya, upaya yang telah dilakukan pemerintah tidak dapat diakses atau dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kiki berkata, kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari kader posyandu, tenaga kesehatan di setiap puskesmas, hingga pemerintah desa, harus berjalan dengan baik.
Kalau dulu, Kiki mengungkapkan, ada desa siaga. Jadi, pemerintah desa turut berpartisipasi ketika ada masyarakatnya yang membutuhkan. Bisa dengan membantu urusan surat-surat administrasinya. Kemudian, keberadaan ambulans desa itu dinilainya juga sangat bermanfaat. “Maka di sini, pemerintah desa harus bisa mengajak ibu hamil yang sudah mendekati kelahiran untuk mempersiapkan proses persalinannya. Apalagi bagi ibu hamil yang di desa terpencil," pungkasnya.
Reporter : Delfi Nihayah
Fotografer : Ilustrasi Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



