alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Miris! Soal Pupuk Subsidi Malah Akali Petani dengan ini

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID  — Persoalan pupuk subsidi sepertinya tak ada habisnya. Jika sebelumnya tentang kebijakan pengurangan kuota yang bikin waswas petani, kali ini tentang aksi kios nakal yang menjual pupuk dengan sistem paketan. Oleh kios, petani yang akan membeli rabuk bersubsidi diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi. Harganya tentu saja melambung tinggi. Praktik inilah yang membuat sejumlah petani merasa dirugikan hingga mereka wadul ke DPRD Jember, kemarin (6/10).

Dalam hearing di Komisi B DPRD Jember yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, distributor pupuk, kios, dan petani ini, terungkap tentang praktik curang pemilik kios. Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Karsono mengaku, tiap kios mematok tarif berbeda-beda untuk tiap paketnya. Ada yang Rp 145 ribu hingga Rp 160 ribu. Rabuk yang dijual paketan itu berjenis Phonka. “Rp 160 ribu itu dapat satu sak phonska 50 kilogram dan Phonska plus (nonsubsidi, Red) tiga kilogram,” ucapnya.

Itu kios yang ada di desanya. Sementara, di kios lain harganya lebih murah, yaitu Rp 145 ribu dengan jumlah dan komposisi yang sama. Padahal, berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 115 ribu per 50 kilogram untuk yang bersubsidi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia mengatakan, praktik paketan pupuk subsidi dicampur nonsubsidi ini tak hanya diterapkan untuk jenis Phonska, tapi juga jenis urea. Untuk urea, kios mematok tarif Rp 160 ribu per sak plus urea nonsubsidi 3,5 kilogram. Padahal, standar HET urea bersubsidi tiap 50 kilogram hanya Rp 112.500.

Kabid Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Jember Eka Ratnawati menjelaskan, di lapangan memang ada dua paket dalam pembelian pupuk. Yaitu paket untuk pupuk berimbang dan paket pupuk subsidi dengan nonsubsidi. “Paket pupuk berimbang itu wajib dibeli. Jadi, tidak bisa petani hanya memilih membeli pupuk urea subsidi saja. Semua pupuk berimbang harus dibeli,” terangnya.

Namun, untuk paket pupuk subsidi dan nonsubsidi tersebut tidak diperkenankan. Artinya, pemerintah melarang kios menjual pupuk paket yang berisi pupuk subsidi dengan nonsubsidi. “Yang ada itu paket pupuk berimbang,” tegasnya.

Hearing yang juga dihadiri perwakilan distributor pupuk ini mengindikasikan bahwa permainan penjualan rabuk sistem paket itu terjadi di tingkat kios. Sebab, semua perwakilan distributor menampik mereka terlibat. Kalaupun ada yang mengirimkan pupuk nonsubsidi ke kios, itu hanya untuk stok dan menyediakan bagi petani yang lahannya tidak masuk dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID  — Persoalan pupuk subsidi sepertinya tak ada habisnya. Jika sebelumnya tentang kebijakan pengurangan kuota yang bikin waswas petani, kali ini tentang aksi kios nakal yang menjual pupuk dengan sistem paketan. Oleh kios, petani yang akan membeli rabuk bersubsidi diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi. Harganya tentu saja melambung tinggi. Praktik inilah yang membuat sejumlah petani merasa dirugikan hingga mereka wadul ke DPRD Jember, kemarin (6/10).

Dalam hearing di Komisi B DPRD Jember yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, distributor pupuk, kios, dan petani ini, terungkap tentang praktik curang pemilik kios. Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Karsono mengaku, tiap kios mematok tarif berbeda-beda untuk tiap paketnya. Ada yang Rp 145 ribu hingga Rp 160 ribu. Rabuk yang dijual paketan itu berjenis Phonka. “Rp 160 ribu itu dapat satu sak phonska 50 kilogram dan Phonska plus (nonsubsidi, Red) tiga kilogram,” ucapnya.

Itu kios yang ada di desanya. Sementara, di kios lain harganya lebih murah, yaitu Rp 145 ribu dengan jumlah dan komposisi yang sama. Padahal, berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 115 ribu per 50 kilogram untuk yang bersubsidi.

Dia mengatakan, praktik paketan pupuk subsidi dicampur nonsubsidi ini tak hanya diterapkan untuk jenis Phonska, tapi juga jenis urea. Untuk urea, kios mematok tarif Rp 160 ribu per sak plus urea nonsubsidi 3,5 kilogram. Padahal, standar HET urea bersubsidi tiap 50 kilogram hanya Rp 112.500.

Kabid Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Jember Eka Ratnawati menjelaskan, di lapangan memang ada dua paket dalam pembelian pupuk. Yaitu paket untuk pupuk berimbang dan paket pupuk subsidi dengan nonsubsidi. “Paket pupuk berimbang itu wajib dibeli. Jadi, tidak bisa petani hanya memilih membeli pupuk urea subsidi saja. Semua pupuk berimbang harus dibeli,” terangnya.

Namun, untuk paket pupuk subsidi dan nonsubsidi tersebut tidak diperkenankan. Artinya, pemerintah melarang kios menjual pupuk paket yang berisi pupuk subsidi dengan nonsubsidi. “Yang ada itu paket pupuk berimbang,” tegasnya.

Hearing yang juga dihadiri perwakilan distributor pupuk ini mengindikasikan bahwa permainan penjualan rabuk sistem paket itu terjadi di tingkat kios. Sebab, semua perwakilan distributor menampik mereka terlibat. Kalaupun ada yang mengirimkan pupuk nonsubsidi ke kios, itu hanya untuk stok dan menyediakan bagi petani yang lahannya tidak masuk dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID  — Persoalan pupuk subsidi sepertinya tak ada habisnya. Jika sebelumnya tentang kebijakan pengurangan kuota yang bikin waswas petani, kali ini tentang aksi kios nakal yang menjual pupuk dengan sistem paketan. Oleh kios, petani yang akan membeli rabuk bersubsidi diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi. Harganya tentu saja melambung tinggi. Praktik inilah yang membuat sejumlah petani merasa dirugikan hingga mereka wadul ke DPRD Jember, kemarin (6/10).

Dalam hearing di Komisi B DPRD Jember yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, distributor pupuk, kios, dan petani ini, terungkap tentang praktik curang pemilik kios. Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Karsono mengaku, tiap kios mematok tarif berbeda-beda untuk tiap paketnya. Ada yang Rp 145 ribu hingga Rp 160 ribu. Rabuk yang dijual paketan itu berjenis Phonka. “Rp 160 ribu itu dapat satu sak phonska 50 kilogram dan Phonska plus (nonsubsidi, Red) tiga kilogram,” ucapnya.

Itu kios yang ada di desanya. Sementara, di kios lain harganya lebih murah, yaitu Rp 145 ribu dengan jumlah dan komposisi yang sama. Padahal, berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 115 ribu per 50 kilogram untuk yang bersubsidi.

Dia mengatakan, praktik paketan pupuk subsidi dicampur nonsubsidi ini tak hanya diterapkan untuk jenis Phonska, tapi juga jenis urea. Untuk urea, kios mematok tarif Rp 160 ribu per sak plus urea nonsubsidi 3,5 kilogram. Padahal, standar HET urea bersubsidi tiap 50 kilogram hanya Rp 112.500.

Kabid Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Jember Eka Ratnawati menjelaskan, di lapangan memang ada dua paket dalam pembelian pupuk. Yaitu paket untuk pupuk berimbang dan paket pupuk subsidi dengan nonsubsidi. “Paket pupuk berimbang itu wajib dibeli. Jadi, tidak bisa petani hanya memilih membeli pupuk urea subsidi saja. Semua pupuk berimbang harus dibeli,” terangnya.

Namun, untuk paket pupuk subsidi dan nonsubsidi tersebut tidak diperkenankan. Artinya, pemerintah melarang kios menjual pupuk paket yang berisi pupuk subsidi dengan nonsubsidi. “Yang ada itu paket pupuk berimbang,” tegasnya.

Hearing yang juga dihadiri perwakilan distributor pupuk ini mengindikasikan bahwa permainan penjualan rabuk sistem paket itu terjadi di tingkat kios. Sebab, semua perwakilan distributor menampik mereka terlibat. Kalaupun ada yang mengirimkan pupuk nonsubsidi ke kios, itu hanya untuk stok dan menyediakan bagi petani yang lahannya tidak masuk dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/