alexametrics
24.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Belum Tutup Tahun, Angka Kematian Ibu Di Jember Tembus 103

Belum tutup tahun, angka kematian ibu di Jember tembus 103 kasus pada 2021 dan kematian bayi mencapai 295. Pemerintah pun dituntut bekerja keras. Tak hanya melakukan pencegahan, tapi juga mencari akar masalah yang mendasar. Apa sebenarnya yang menyebabkan kasus ini begitu tinggi?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – ADI masih teringat jerit perempuan paruh baya tetangganya di salah satu rumah di Kecamatan Tempurejo. Wanita itu menangisi anak dan bakal cucunya yang meninggal. Peristiwa itu terjadi sekitar akhir 2019 lalu. Seketika, dia dan para tetangga lain berduyun-duyun mendatangi rumah tersebut.

Ternyata, jerit kesedihan itu karena anak perempuannya yang sedang hamil sembilan bulan mengalami pecah ketuban. Pihak keluarga sudah berinisiatif meminta bantuan ambulans agar segera dilarikan ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Namun, upaya itu terlambat. Sebelum ambulans datang, ibu hamil itu telah wafat. “Padahal jarak rumahnya hanya sekitar satu kilometer dari puskesmas,” ujar Adi.

Tangisan pihak keluarga pun tak bisa dibendung. Duka seketika menyelimuti keluarga itu. “Pihak keluarga yang pergi meminta ambulans mengaku harus mengurus banyak perizinan agar bisa mendatangkan ambulans ke rumahnya,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kejadian ini begitu melekat di benaknya. Belum lagi, pada saat itu, istrinya juga hamil dengan usia kandungan tiga bulan. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang sering terjadi di kampungnya, Adi berupaya menjadi ayah siaga dengan kerap memeriksakan kesehatan kandungan istrinya. Terlebih, kandungan itu merupakan calon anak pertamanya. “Saya menuruti semua anjuran dokter. Melakukan apa yang dianjurkan dan sama sekali tidak melakukan yang dilarang,” tuturnya.

Namun, belakangan, ternyata dia juga menjadi korban. Kala itu, beberapa saat sebelum hari perkiraan lahir (HPL), Adi beserta istrinya memeriksakan kandungan. “Dokter bilang, kandungan istri saya masih aman. Semua lengkap,” ujarnya.

Namun, keesokan paginya, sang istri merasakan sakit yang begitu hebat di bagian perut. Di saat bersamaan, dari selangkangan istrinya mengalir cairan kuning kemerah-merahan. Inilah yang membuat Adi panik. Dia pun membawa sang istri ke puskesmas. Berbekal kenalan pegawai di puskesmas, dia tidak sulit mengurus surat rujukan. Rupanya, sesampainya di rumah sakit, surat rujukan itu tidak berlaku. “Dengan kondisi istri saya yang sudah tidak kuat menahan sakit, saya dituntut mengurus banyak berkas lebih dulu,” kenangnya.

Kala itu, dia bercerita, kondisi psikisnya dan sang istri sudah tak karuan. Belum lagi, dia terbayang-bayang kematian ibu dan bayi tetangganya beberapa bulan sebelumnya karena pecah ketuban. Setelah pengurusan berkas selesai, istrinya baru mendapatkan penanganan. “Hati saya hancur ketika dokter bilang detak jantung anak saya tidak terdeteksi,” kisahnya.

Dia menyebut, si jabang bayi tak lagi berenang karena kondisi kandungannya mengering. Karenanya, sebelum lahir, buah hatinya sudah dipanggil lebih dulu. Adi berusaha menguatkan istrinya yang sedang berjuang mengeluarkan bayi tak bernyawa menggunakan obat perangsang. Tangisnya tak bisa terbendung saat sang jabang bayi itu keluar tanpa tangisan. Bayi itu kondisinya keracunan air ketuban.

Adi menegaskan, banyak kejadian serupa yang masih terjadi hingga sekarang. Dia menilai, pemerintah salah kaprah dalam menangani kesehatan masyarakat. “Orang datang ke rumah sakit itu pasti susah, jadi jangan dibikin susah,” ucapnya.

Dia menambahkan, andai saja para petugas kesehatan lebih mementingkan pelayanan daripada administrasi, mungkin akan banyak nyawa yang tertolong. Menurut dia, model pelayanan yang mengedepankan administrasi itu harus dibenahi. “Kalau pelayanan baik, mungkin sekarang saya bisa bermain dengan anak perempuan saya,” tuturnya, berangan-angan.

Tak hanya soal keruwetan administrasi, dia juga menyebut, para bidan di desanya tidak proaktif dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Mereka jarang sekali turun untuk memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. “Jika memang mereka banyak melakukan program, mana buktinya? Sebab, kasus AKI dan AKB masih tinggi,” pungkasnya.

Apa yang dialami Adi dan tetangganya itu memang tidak terjadi tahun ini. Tapi, peristiwa tersebut menjadi gambaran bagaimana kondisi keluarga serta upaya yang dilakukan dalam proses persalinan. Peristiwa itu juga merupakan potret tentang bagaimana layanan kesehatan. Khususnya bagi ibu hamil di Jember.

Merujuk data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, kasus AKI di Jember pada tahun ini melonjak dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga per September 2021, jumlahnya tembus 103 kasus. Jika dibandingkan dengan 2020 lalu yang tercatat 63 kasus, jumlah ini naik hampir dua kali lipat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta kerja keras dengan melibatkan semua pihak demi menekan tingginya AKI tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – ADI masih teringat jerit perempuan paruh baya tetangganya di salah satu rumah di Kecamatan Tempurejo. Wanita itu menangisi anak dan bakal cucunya yang meninggal. Peristiwa itu terjadi sekitar akhir 2019 lalu. Seketika, dia dan para tetangga lain berduyun-duyun mendatangi rumah tersebut.

Ternyata, jerit kesedihan itu karena anak perempuannya yang sedang hamil sembilan bulan mengalami pecah ketuban. Pihak keluarga sudah berinisiatif meminta bantuan ambulans agar segera dilarikan ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Namun, upaya itu terlambat. Sebelum ambulans datang, ibu hamil itu telah wafat. “Padahal jarak rumahnya hanya sekitar satu kilometer dari puskesmas,” ujar Adi.

Tangisan pihak keluarga pun tak bisa dibendung. Duka seketika menyelimuti keluarga itu. “Pihak keluarga yang pergi meminta ambulans mengaku harus mengurus banyak perizinan agar bisa mendatangkan ambulans ke rumahnya,” ucapnya.

Kejadian ini begitu melekat di benaknya. Belum lagi, pada saat itu, istrinya juga hamil dengan usia kandungan tiga bulan. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang sering terjadi di kampungnya, Adi berupaya menjadi ayah siaga dengan kerap memeriksakan kesehatan kandungan istrinya. Terlebih, kandungan itu merupakan calon anak pertamanya. “Saya menuruti semua anjuran dokter. Melakukan apa yang dianjurkan dan sama sekali tidak melakukan yang dilarang,” tuturnya.

Namun, belakangan, ternyata dia juga menjadi korban. Kala itu, beberapa saat sebelum hari perkiraan lahir (HPL), Adi beserta istrinya memeriksakan kandungan. “Dokter bilang, kandungan istri saya masih aman. Semua lengkap,” ujarnya.

Namun, keesokan paginya, sang istri merasakan sakit yang begitu hebat di bagian perut. Di saat bersamaan, dari selangkangan istrinya mengalir cairan kuning kemerah-merahan. Inilah yang membuat Adi panik. Dia pun membawa sang istri ke puskesmas. Berbekal kenalan pegawai di puskesmas, dia tidak sulit mengurus surat rujukan. Rupanya, sesampainya di rumah sakit, surat rujukan itu tidak berlaku. “Dengan kondisi istri saya yang sudah tidak kuat menahan sakit, saya dituntut mengurus banyak berkas lebih dulu,” kenangnya.

Kala itu, dia bercerita, kondisi psikisnya dan sang istri sudah tak karuan. Belum lagi, dia terbayang-bayang kematian ibu dan bayi tetangganya beberapa bulan sebelumnya karena pecah ketuban. Setelah pengurusan berkas selesai, istrinya baru mendapatkan penanganan. “Hati saya hancur ketika dokter bilang detak jantung anak saya tidak terdeteksi,” kisahnya.

Dia menyebut, si jabang bayi tak lagi berenang karena kondisi kandungannya mengering. Karenanya, sebelum lahir, buah hatinya sudah dipanggil lebih dulu. Adi berusaha menguatkan istrinya yang sedang berjuang mengeluarkan bayi tak bernyawa menggunakan obat perangsang. Tangisnya tak bisa terbendung saat sang jabang bayi itu keluar tanpa tangisan. Bayi itu kondisinya keracunan air ketuban.

Adi menegaskan, banyak kejadian serupa yang masih terjadi hingga sekarang. Dia menilai, pemerintah salah kaprah dalam menangani kesehatan masyarakat. “Orang datang ke rumah sakit itu pasti susah, jadi jangan dibikin susah,” ucapnya.

Dia menambahkan, andai saja para petugas kesehatan lebih mementingkan pelayanan daripada administrasi, mungkin akan banyak nyawa yang tertolong. Menurut dia, model pelayanan yang mengedepankan administrasi itu harus dibenahi. “Kalau pelayanan baik, mungkin sekarang saya bisa bermain dengan anak perempuan saya,” tuturnya, berangan-angan.

Tak hanya soal keruwetan administrasi, dia juga menyebut, para bidan di desanya tidak proaktif dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Mereka jarang sekali turun untuk memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. “Jika memang mereka banyak melakukan program, mana buktinya? Sebab, kasus AKI dan AKB masih tinggi,” pungkasnya.

Apa yang dialami Adi dan tetangganya itu memang tidak terjadi tahun ini. Tapi, peristiwa tersebut menjadi gambaran bagaimana kondisi keluarga serta upaya yang dilakukan dalam proses persalinan. Peristiwa itu juga merupakan potret tentang bagaimana layanan kesehatan. Khususnya bagi ibu hamil di Jember.

Merujuk data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, kasus AKI di Jember pada tahun ini melonjak dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga per September 2021, jumlahnya tembus 103 kasus. Jika dibandingkan dengan 2020 lalu yang tercatat 63 kasus, jumlah ini naik hampir dua kali lipat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta kerja keras dengan melibatkan semua pihak demi menekan tingginya AKI tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – ADI masih teringat jerit perempuan paruh baya tetangganya di salah satu rumah di Kecamatan Tempurejo. Wanita itu menangisi anak dan bakal cucunya yang meninggal. Peristiwa itu terjadi sekitar akhir 2019 lalu. Seketika, dia dan para tetangga lain berduyun-duyun mendatangi rumah tersebut.

Ternyata, jerit kesedihan itu karena anak perempuannya yang sedang hamil sembilan bulan mengalami pecah ketuban. Pihak keluarga sudah berinisiatif meminta bantuan ambulans agar segera dilarikan ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Namun, upaya itu terlambat. Sebelum ambulans datang, ibu hamil itu telah wafat. “Padahal jarak rumahnya hanya sekitar satu kilometer dari puskesmas,” ujar Adi.

Tangisan pihak keluarga pun tak bisa dibendung. Duka seketika menyelimuti keluarga itu. “Pihak keluarga yang pergi meminta ambulans mengaku harus mengurus banyak perizinan agar bisa mendatangkan ambulans ke rumahnya,” ucapnya.

Kejadian ini begitu melekat di benaknya. Belum lagi, pada saat itu, istrinya juga hamil dengan usia kandungan tiga bulan. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang sering terjadi di kampungnya, Adi berupaya menjadi ayah siaga dengan kerap memeriksakan kesehatan kandungan istrinya. Terlebih, kandungan itu merupakan calon anak pertamanya. “Saya menuruti semua anjuran dokter. Melakukan apa yang dianjurkan dan sama sekali tidak melakukan yang dilarang,” tuturnya.

Namun, belakangan, ternyata dia juga menjadi korban. Kala itu, beberapa saat sebelum hari perkiraan lahir (HPL), Adi beserta istrinya memeriksakan kandungan. “Dokter bilang, kandungan istri saya masih aman. Semua lengkap,” ujarnya.

Namun, keesokan paginya, sang istri merasakan sakit yang begitu hebat di bagian perut. Di saat bersamaan, dari selangkangan istrinya mengalir cairan kuning kemerah-merahan. Inilah yang membuat Adi panik. Dia pun membawa sang istri ke puskesmas. Berbekal kenalan pegawai di puskesmas, dia tidak sulit mengurus surat rujukan. Rupanya, sesampainya di rumah sakit, surat rujukan itu tidak berlaku. “Dengan kondisi istri saya yang sudah tidak kuat menahan sakit, saya dituntut mengurus banyak berkas lebih dulu,” kenangnya.

Kala itu, dia bercerita, kondisi psikisnya dan sang istri sudah tak karuan. Belum lagi, dia terbayang-bayang kematian ibu dan bayi tetangganya beberapa bulan sebelumnya karena pecah ketuban. Setelah pengurusan berkas selesai, istrinya baru mendapatkan penanganan. “Hati saya hancur ketika dokter bilang detak jantung anak saya tidak terdeteksi,” kisahnya.

Dia menyebut, si jabang bayi tak lagi berenang karena kondisi kandungannya mengering. Karenanya, sebelum lahir, buah hatinya sudah dipanggil lebih dulu. Adi berusaha menguatkan istrinya yang sedang berjuang mengeluarkan bayi tak bernyawa menggunakan obat perangsang. Tangisnya tak bisa terbendung saat sang jabang bayi itu keluar tanpa tangisan. Bayi itu kondisinya keracunan air ketuban.

Adi menegaskan, banyak kejadian serupa yang masih terjadi hingga sekarang. Dia menilai, pemerintah salah kaprah dalam menangani kesehatan masyarakat. “Orang datang ke rumah sakit itu pasti susah, jadi jangan dibikin susah,” ucapnya.

Dia menambahkan, andai saja para petugas kesehatan lebih mementingkan pelayanan daripada administrasi, mungkin akan banyak nyawa yang tertolong. Menurut dia, model pelayanan yang mengedepankan administrasi itu harus dibenahi. “Kalau pelayanan baik, mungkin sekarang saya bisa bermain dengan anak perempuan saya,” tuturnya, berangan-angan.

Tak hanya soal keruwetan administrasi, dia juga menyebut, para bidan di desanya tidak proaktif dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Mereka jarang sekali turun untuk memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. “Jika memang mereka banyak melakukan program, mana buktinya? Sebab, kasus AKI dan AKB masih tinggi,” pungkasnya.

Apa yang dialami Adi dan tetangganya itu memang tidak terjadi tahun ini. Tapi, peristiwa tersebut menjadi gambaran bagaimana kondisi keluarga serta upaya yang dilakukan dalam proses persalinan. Peristiwa itu juga merupakan potret tentang bagaimana layanan kesehatan. Khususnya bagi ibu hamil di Jember.

Merujuk data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, kasus AKI di Jember pada tahun ini melonjak dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga per September 2021, jumlahnya tembus 103 kasus. Jika dibandingkan dengan 2020 lalu yang tercatat 63 kasus, jumlah ini naik hampir dua kali lipat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta kerja keras dengan melibatkan semua pihak demi menekan tingginya AKI tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/