alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Pekerjaan Rumah Masih Menumpuk

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sudah disahkan sejak empat tahun lalu. Tapi hingga kini, aksesibilitas dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tak ada perkembangan signifikan. Apakah regulasi itu tidak dijalankan oleh pemerintah daerah?

Mobile_AP_Rectangle 1

Pantauan di tiga gedung pemerintahan itu, akses disabilitas hanya ada pada jalur menuju lantai satu. Sementara, menuju lantai dua sama sekali tidak bisa diakses oleh disabilitas. Mereka harus dibantu oleh orang lain. Belum lagi pada kantor pemerintahan maupun gedung yang menjadi fasilitas pelayanan publik lain yang tersebar di Kabupaten Jember.

Hal yang sama juga ditemukan di beberapa kampus. Jalur khusus untuk penyandang disabilitas seolah dibuat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sama seperti tiga kantor pemerintahan, akses untuk penyandang disabilitas hanya di lantai satu. Sementara itu, tak ada akses lain menuju lantai di atasnya, kecuali dengan menggunakan tangga.

Realisasi Jalan di Tempat

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, regulasi yang menjadi payung hukum terhadap hak-hak warga yang berkebutuhan khusus belum sepenuhnya berjalan. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun hal yang lain. Meski sebenarnya peraturan itu telah cukup detail. Yakni, membahas mulai dari hak-hak hidup hingga permasalahan yang lebih spesifik seperti sarana dan prasarana di perumahan dan pemakaman.

Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo menyebut, perda tentang disabilitas diakuinya tidak berjalan maksimal. “Kebetulan, saya juga ikut membahas perda itu. Kami DPRD sudah sering menekankan agar bupati melaksanakan perda itu. Baik untuk fasilitas umum, maupun untuk bidang-bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan,” paparnya.

Dari segi sarana dan prasarana, Ardi mengungkapkan, hal itu sebenarnya bisa diterapkan secara bertahap. Khususnya pada bangunan-bangunan baru. Apakah itu bangunan gedung pemerintah, mall, rumah sakit, maupun fasilitas umum lain. “Misalnya, setiap pemberian IMB (izin mendirikan bangunan, Red) harus ditekankan itu. Eksekutif harus tegas,” ujarnya.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, menurut Ardi, juga telah diatur sedemikian detail. Bagaimana dengan para penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tak mampu. “Dalam perda, pemerintah punya kewajiban menjamin pendidikan anak hingga 12 tahun. Kesempatan mereka juga sama seperti warga pada umumnya,” jelas Ardi.

Tak hanya itu, difabel juga berhak mendapat pendampingan hukum apabila terjerat kasus. Mereka juga memiliki kesempatan bekerja, serta mendapat jaminan pemberdayaan, dan perlindungan sosial. “Pemenuhan hak-hak disabilitas harus diberikan oleh pemerintah,” ucapnya.

Ardi menyebut, dalam perda, bukan saja mengatur tentang hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, juga mengatur tentang kewajiban pemerintah. “Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi layak, bahkan di dalam perda dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin,” ulasnya.

Dalam hal dunia pekerjaan, pemda dan BUMD wajib mempekerjakan difabel minimal dua persen dari jumlah seluruh pegawai. Demikian pula dengan perusahaan swasta, juga diatur secara tegas. Yakni wajib menyediakan minimal satu persen pekerja difabel, bagi perusahaan yang kuota pekerjanya minimal seratus orang. “Hal ini harus masuk pada perencanaan dan evaluasi setiap tahun. Saya melihat, penerapan perda ini belum berjalan baik. Selain itu, banyak perda yang juga terkesan mandek,” tegasnya.

Hal yang tak kalah penting, adanya penghargaan kepada warga yang dinilai berjasa atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak difabel. “Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Eksekutif sudah sepatutnya membuka apa saja yang telah diatur dalam perda,” tuturnya.

Lalu, apa sebenarnya yang menjadi kendala pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas itu? Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi hal tersebut ke Plt Kepala Dinas Sosial Wahyu Setyo Handayani. Namun, Wahyu tidak merespons saat dihubungi melalui telepon selulernya. Padahal, publik butuh penjelasan, apakah penerapan perda disabilitas ini sudah berjalan atau tidak.

- Advertisement -

Pantauan di tiga gedung pemerintahan itu, akses disabilitas hanya ada pada jalur menuju lantai satu. Sementara, menuju lantai dua sama sekali tidak bisa diakses oleh disabilitas. Mereka harus dibantu oleh orang lain. Belum lagi pada kantor pemerintahan maupun gedung yang menjadi fasilitas pelayanan publik lain yang tersebar di Kabupaten Jember.

Hal yang sama juga ditemukan di beberapa kampus. Jalur khusus untuk penyandang disabilitas seolah dibuat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sama seperti tiga kantor pemerintahan, akses untuk penyandang disabilitas hanya di lantai satu. Sementara itu, tak ada akses lain menuju lantai di atasnya, kecuali dengan menggunakan tangga.

Realisasi Jalan di Tempat

Sementara itu, regulasi yang menjadi payung hukum terhadap hak-hak warga yang berkebutuhan khusus belum sepenuhnya berjalan. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun hal yang lain. Meski sebenarnya peraturan itu telah cukup detail. Yakni, membahas mulai dari hak-hak hidup hingga permasalahan yang lebih spesifik seperti sarana dan prasarana di perumahan dan pemakaman.

Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo menyebut, perda tentang disabilitas diakuinya tidak berjalan maksimal. “Kebetulan, saya juga ikut membahas perda itu. Kami DPRD sudah sering menekankan agar bupati melaksanakan perda itu. Baik untuk fasilitas umum, maupun untuk bidang-bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan,” paparnya.

Dari segi sarana dan prasarana, Ardi mengungkapkan, hal itu sebenarnya bisa diterapkan secara bertahap. Khususnya pada bangunan-bangunan baru. Apakah itu bangunan gedung pemerintah, mall, rumah sakit, maupun fasilitas umum lain. “Misalnya, setiap pemberian IMB (izin mendirikan bangunan, Red) harus ditekankan itu. Eksekutif harus tegas,” ujarnya.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, menurut Ardi, juga telah diatur sedemikian detail. Bagaimana dengan para penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tak mampu. “Dalam perda, pemerintah punya kewajiban menjamin pendidikan anak hingga 12 tahun. Kesempatan mereka juga sama seperti warga pada umumnya,” jelas Ardi.

Tak hanya itu, difabel juga berhak mendapat pendampingan hukum apabila terjerat kasus. Mereka juga memiliki kesempatan bekerja, serta mendapat jaminan pemberdayaan, dan perlindungan sosial. “Pemenuhan hak-hak disabilitas harus diberikan oleh pemerintah,” ucapnya.

Ardi menyebut, dalam perda, bukan saja mengatur tentang hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, juga mengatur tentang kewajiban pemerintah. “Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi layak, bahkan di dalam perda dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin,” ulasnya.

Dalam hal dunia pekerjaan, pemda dan BUMD wajib mempekerjakan difabel minimal dua persen dari jumlah seluruh pegawai. Demikian pula dengan perusahaan swasta, juga diatur secara tegas. Yakni wajib menyediakan minimal satu persen pekerja difabel, bagi perusahaan yang kuota pekerjanya minimal seratus orang. “Hal ini harus masuk pada perencanaan dan evaluasi setiap tahun. Saya melihat, penerapan perda ini belum berjalan baik. Selain itu, banyak perda yang juga terkesan mandek,” tegasnya.

Hal yang tak kalah penting, adanya penghargaan kepada warga yang dinilai berjasa atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak difabel. “Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Eksekutif sudah sepatutnya membuka apa saja yang telah diatur dalam perda,” tuturnya.

Lalu, apa sebenarnya yang menjadi kendala pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas itu? Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi hal tersebut ke Plt Kepala Dinas Sosial Wahyu Setyo Handayani. Namun, Wahyu tidak merespons saat dihubungi melalui telepon selulernya. Padahal, publik butuh penjelasan, apakah penerapan perda disabilitas ini sudah berjalan atau tidak.

Pantauan di tiga gedung pemerintahan itu, akses disabilitas hanya ada pada jalur menuju lantai satu. Sementara, menuju lantai dua sama sekali tidak bisa diakses oleh disabilitas. Mereka harus dibantu oleh orang lain. Belum lagi pada kantor pemerintahan maupun gedung yang menjadi fasilitas pelayanan publik lain yang tersebar di Kabupaten Jember.

Hal yang sama juga ditemukan di beberapa kampus. Jalur khusus untuk penyandang disabilitas seolah dibuat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sama seperti tiga kantor pemerintahan, akses untuk penyandang disabilitas hanya di lantai satu. Sementara itu, tak ada akses lain menuju lantai di atasnya, kecuali dengan menggunakan tangga.

Realisasi Jalan di Tempat

Sementara itu, regulasi yang menjadi payung hukum terhadap hak-hak warga yang berkebutuhan khusus belum sepenuhnya berjalan. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun hal yang lain. Meski sebenarnya peraturan itu telah cukup detail. Yakni, membahas mulai dari hak-hak hidup hingga permasalahan yang lebih spesifik seperti sarana dan prasarana di perumahan dan pemakaman.

Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo menyebut, perda tentang disabilitas diakuinya tidak berjalan maksimal. “Kebetulan, saya juga ikut membahas perda itu. Kami DPRD sudah sering menekankan agar bupati melaksanakan perda itu. Baik untuk fasilitas umum, maupun untuk bidang-bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan,” paparnya.

Dari segi sarana dan prasarana, Ardi mengungkapkan, hal itu sebenarnya bisa diterapkan secara bertahap. Khususnya pada bangunan-bangunan baru. Apakah itu bangunan gedung pemerintah, mall, rumah sakit, maupun fasilitas umum lain. “Misalnya, setiap pemberian IMB (izin mendirikan bangunan, Red) harus ditekankan itu. Eksekutif harus tegas,” ujarnya.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, menurut Ardi, juga telah diatur sedemikian detail. Bagaimana dengan para penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tak mampu. “Dalam perda, pemerintah punya kewajiban menjamin pendidikan anak hingga 12 tahun. Kesempatan mereka juga sama seperti warga pada umumnya,” jelas Ardi.

Tak hanya itu, difabel juga berhak mendapat pendampingan hukum apabila terjerat kasus. Mereka juga memiliki kesempatan bekerja, serta mendapat jaminan pemberdayaan, dan perlindungan sosial. “Pemenuhan hak-hak disabilitas harus diberikan oleh pemerintah,” ucapnya.

Ardi menyebut, dalam perda, bukan saja mengatur tentang hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, juga mengatur tentang kewajiban pemerintah. “Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi layak, bahkan di dalam perda dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin,” ulasnya.

Dalam hal dunia pekerjaan, pemda dan BUMD wajib mempekerjakan difabel minimal dua persen dari jumlah seluruh pegawai. Demikian pula dengan perusahaan swasta, juga diatur secara tegas. Yakni wajib menyediakan minimal satu persen pekerja difabel, bagi perusahaan yang kuota pekerjanya minimal seratus orang. “Hal ini harus masuk pada perencanaan dan evaluasi setiap tahun. Saya melihat, penerapan perda ini belum berjalan baik. Selain itu, banyak perda yang juga terkesan mandek,” tegasnya.

Hal yang tak kalah penting, adanya penghargaan kepada warga yang dinilai berjasa atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak difabel. “Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Eksekutif sudah sepatutnya membuka apa saja yang telah diatur dalam perda,” tuturnya.

Lalu, apa sebenarnya yang menjadi kendala pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas itu? Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi hal tersebut ke Plt Kepala Dinas Sosial Wahyu Setyo Handayani. Namun, Wahyu tidak merespons saat dihubungi melalui telepon selulernya. Padahal, publik butuh penjelasan, apakah penerapan perda disabilitas ini sudah berjalan atau tidak.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/